Insitekaltim, Samarinda – Indikator kelesuan ekonomi mulai memukul ketahanan fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim. Memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bumi Etam tercatat macet di angka 34 persen, jauh dari target ideal semester pertama.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengonfirmasi, melemahnya daya beli masyarakat menjadi pemicu utama seretnya setoran kas daerah. Penurunan daya beli ini berdampak langsung pada merosotnya kepatuhan dan kemampuan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
“Memang sedikit banyak situasi sekarang ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak juga ikut terpengaruh,” ungkap Sri Wahyuni beberapa hari lalu.
Sri Wahyuni membeberkan bahwa capaian 34 persen saat ini menjadi alarm evaluasi bagi tim anggaran pemerintah daerah. Secara akumulatif, pos pendapatan daerah mengalami koreksi tajam karena gagal mendekati batas aman pertengahan tahun.
“Sampai sekarang PAD kita baru 34 persen. Sebenarnya kalau melihat periode pertengahan tahun seperti ini, idealnya sudah sekitar 50 persen. Jadi memang ada koreksi,” urainya.
Meski enggan merinci sektor perpajakan atau retribusi mana saja yang mengalami kemerosotan paling dalam, macetnya PAD ini dipastikan mempersempit ruang manuver fiskal daerah dalam mendanai program-program strategis.
Menyikapi defisit target tersebut, Pemprov Kaltim kini dipaksa melakukan kalkulasi ulang pada semester kedua guna memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga. Sri menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan evaluasi berkala dan memperketat optimalisasi pendapatan agar tidak mengorbankan belanja pelayanan publik.
“Kita terus berupaya supaya target itu bisa terpenuhi. Meskipun mungkin tidak sampai 100 persen, paling tidak PAD kita bisa mengimbangi kebutuhan belanja daerah,” tambah Sri optimistis.
Tantangan bagi Pemprov Kaltim di sisa tahun anggaran 2026 ini dipastikan melipat ganda. Di tengah pemulihan ekonomi regional yang belum merata, birokrasi dituntut super cermat dalam menyusun skala prioritas agar program pembangunan infrastruktur maupun subsidi masyarakat tidak mandek akibat seretnya likuiditas kas daerah.
“Yang penting bagi kami bagaimana pendapatan daerah tetap terjaga sehingga kebutuhan belanja dan pelayanan kepada masyarakat bisa tetap berjalan,” pungkasnya.
