Insitekaltim, Bandung – Pemerintah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui jalur pelatihan vokasi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 disusun untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri dan siap langsung memasuki dunia kerja.
Menurutnya, konsep utama program tersebut adalah menciptakan keterhubungan antara lembaga pelatihan dengan kebutuhan riil pasar tenaga kerja, sehingga peserta tidak hanya belajar teori, tetapi dibekali keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
“Program ini dirancang link and match dengan kebutuhan industri. Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja,” ujar Yassierli saat meninjau pelaksanaan PVN Batch I Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat 19 April 2026.
Ia menjelaskan, pelaksanaan PVN tahun ini digelar secara nasional dengan melibatkan 10.405 peserta. Mereka mengikuti pelatihan yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD di berbagai daerah.
Khusus di BBPVP Bandung, sebanyak 512 peserta mengikuti pelatihan dalam berbagai bidang keterampilan yang dinilai memiliki peluang besar di pasar kerja saat ini.
Sejumlah program yang tersedia antara lain pelatihan operator forklift, barista, pembuatan roti dan pastry, hingga desain tiga dimensi berbasis computer-aided design (CAD). Selain itu, peserta juga mendapat pengalaman pembelajaran berbasis proyek melalui program pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas atau smart building.
Untuk menunjang kualitas pembelajaran, BBPVP Bandung menyiapkan fasilitas pelatihan, sarana prasarana, serta tenaga instruktur secara optimal agar proses pendidikan berjalan sesuai standar industri.
Tak hanya pelatihan gratis, peserta juga memperoleh berbagai fasilitas pendukung seperti makan siang, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sertifikat pelatihan, hingga sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pada skema tertentu, peserta turut difasilitasi asrama.
Yassierli menambahkan, pada Tahun Anggaran 2026 Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 70.000 peserta mengikuti program pelatihan vokasi yang dibiayai melalui APBN. Program tersebut diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK sederajat tanpa dipungut biaya.
Dengan skema itu, pemerintah berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki keahlian spesifik dan daya saing tinggi, sekaligus mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja nasional.
“Harapannya, peserta tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga siap berkontribusi di dunia industri,” pungkasnya.
