Reporter: Akmal – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi (Borneo) melaksanakan unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Kaltim dengan menyatakan sikap terkait polemik Ketua DPRD Kaltim. Masalah ini menurut mereka akan mengganggu kinerja kedewanan.
Ketua Borneo Kaltim Dede Hermawan mengatakan, ketika isu seperti ini tidak segera diselesaikan, maka menyebabkan rasa takut akan timbulnya isu SARA yang dapat menjadi alat pemecah belah republik ini.
“Tugas dan fungsinya tidak berjalan secara maksimal baik legislasi, anggaran dan pengawasan,” tuturnya.
Kekhawatiran itu juga bergejolak di dalam diri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Seno Aji. Apabila ini diabaikan maka tidak menutup kemungkinan akan memicu perpecahan.
“Mereka sepaham dan mengerti ketika kita sampaikan hal tersebut. Yang jelas, kita akan terus memprosesnya. Memang ada surat yang datang ke DPRD dari kuasa hukum Pak Makmur HAPK,” kata Seno Kepada awak media.
Surat itu berisi banding Makmur HAPK ke Mahkamah Partai Golkar.
“Apapun itu bentuknya kami harus menghargai hal tersebut,” ungkapnya.
Politikus Gerindra itu membeberkan Fraksi Golkar meminta untuk dilakukan rapat pimpinan (rapim) bagaimana proses selanjutnya.
“Apakah kita akan lakukan banmus atau menunggu dari Mahkamah Partai Golkar terkait dengan keputusan Partai Golkar tersebut,” tutupnya.
