Insitekaltim, Samarinda — Arah baru organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai ditegaskan. Dalam pelantikan pengurus masa bakti XXIII periode 2024–2029, isu perlindungan hukum dan sertifikasi guru muncul sebagai dua prioritas utama yang harus segera digarap.
Pesan itu disampaikan langsung Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat menghadiri pelantikan di Princess Aji Bidara Ballroom, Hotel Grand Verona Samarinda, Jumat, 15 Mei 2026.
Ia menekankan peran PGRI ke depan tidak hanya sebatas wadah organisasi profesi, tetapi juga menjadi garda depan dalam menjaga martabat dan keamanan para pendidik.
“PGRI harus mulai fokus pada perlindungan hukum bagi guru. Ini penting agar mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa tekanan,” ujarnya.
Menurutnya, masih ada potensi guru menghadapi kriminalisasi, intimidasi, hingga perlakuan tidak adil saat menjalankan tugas di lapangan. Kondisi ini dinilai bisa mengganggu proses pendidikan jika tidak ditangani secara serius.
Langkah pendisiplinan yang dilakukan guru secara profesional tidak seharusnya berujung pada persoalan hukum. Karena itu, kehadiran perlindungan hukum menjadi penting untuk memberikan kepastian sekaligus rasa aman bagi tenaga pendidik.
Selain itu, Seno juga menyoroti pentingnya sertifikasi sebagai bentuk pengakuan profesionalitas guru. Sertifikasi dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga berhubungan langsung dengan kesejahteraan.
“Standar guru harus sama, baik di Samarinda maupun di Mahakam Ulu. Jangan sampai ada kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah,” tegasnya.
Ia membuka peluang kolaborasi antara PGRI dan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Teguh Sumarno menegaskan, organisasi yang dipimpinnya merupakan rumah besar bagi para guru di Indonesia.
Kata dia, PGRI memiliki mandat untuk memperjuangkan hak, meningkatkan kompetensi, serta memberikan advokasi hukum bagi anggotanya.
“PGRI hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penguatan profesionalisme guru,” ucapnya.
Di tingkat daerah, Ketua PGRI Kaltim Rediyono mengungkapkan, jumlah guru di Kaltim saat ini mencapai sekitar 72 ribu orang yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Jumlah tersebut menjadi potensi besar sekaligus tantangan dalam memastikan kualitas pendidikan yang merata.
Momentum ini menjadi titik awal bagi kepengurusan baru PGRI Kaltim untuk bergerak lebih konkret. Tidak hanya memperkuat solidaritas organisasi, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi para guru, terutama dalam aspek perlindungan dan peningkatan profesionalisme.
