Penulis: Ratu Arifanza

“Ya kalau mau sejahtera, harus jadi pengusaha, kalau PNS gajinya kecil,” kata Akmal sambil tersenyum, saat diwawancarai awak media usai membuka acara.

“Badan Kesbangpol harus terus menyisir ini, jangan sampai ada ASN/non-ASN kita yang bermain dua kaki. Hidup ini pilihan, berani mengambil keputusan menjadi calon legislatif, harus berani memilih. Harus konsisten, memilih untuk menjadi ASN/non-ASN atau terlibat dalam kegiatan politik praktis,” tegas Sri Wahyuni.

“Kita bersyukur 40 desa dan kelurahan di Kabupaten PPU sudah selesai data desa presisinya. Bulan depan kita mulai di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 79 desa. Pelan-pelanlah, kan saya juga bukan Superman dan saya bukan Bandung Bondowoso, semua sekali bisa selesai,”

“Saat ini sepertiga penduduk Kaltim didominasi generasi X dan Z serta milenial. Nah, mereka inilah nantinya menjadi pemain utama dalam pembangunan Kaltim 20 tahun akan datang,” ucap Sri Wahyuni usai acara yang dihadiri sejumlah kepala OPD Pemprov Kaltim.

“Pemerintah daerah mempercayakan kepada BUMD untuk menjadi ujung tombak untuk berbisnis,” tegas Akmal Malik usai bersilaturahmi dengan pimpinan BUMD di
Ruang Rapat VIP Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Senin (29/1/2024).

“Di Kaltim ada perusahan-perusahan yang secara tetap berkerjasama untuk menerima siswa magang di SMK kita. Kemudian kita mengundang dari pihak perusahaan ke sekolah sehingga mereka mendapatkan penjelasan langsung tentang dunia kerja itu,” ungkapnya.

“Tidak ada yang bekerja secara solo atau sendiri, baik staf maupun pimpinan. Semua harus bekerja bersama-sama,” ujar Sekda Sri pada Senin, (29/1/2024) di Halaman Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda

“Kuncinya adalah kerja sama dan kolaborasi” kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Balikpapan, Minggu (28/1/2024) dalam Podcast Tribun Kaltim.

“Semua sudah jelas kok. Jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan peraturan perundang-undangan karena ditanya,” tegas Jokowi kepada wartawan di Istana Bogor, Jumat (26/1/2024).

“Mengingat keterbatasan waktu yang harus kita selesaikan dalam tiga hari, sehingga kita harus mengumpulkan beberapa KPPS dari PPS berbeda di satu tempat yang sama,” ujar Anggota Divisi Teknis PPK Marangkayu Basir di Gedung BPU Desa Perangat Selatan,
Jumat (26/1/2024).