“Seluruh anggota PWI yang KTA-nya tidak berlaku lagi (mati) lebih dari satu tahun, dapat diperpanjang atau diaktifkan kembali pada 1-31 Maret 2024. Setelah waktu tersebut, PWI Pusat tidak melayani,” jelas Pelaksana Tugas Ketua PWI Kaltim Achmad Shahab di Kantor PWI Kaltim, Senin (16/2/2024).
Penulis: Ratu Arifanza
“Kita punya visi Kaltim Berani untuk Berdaulat. Artinya minimal kita harus berdaulat dalam ketahanan pangan,” ujar Akmal Malik saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Se-Kalimantan Timur Tahun 2024 di Novotel Balikpapan pada Senin (26/2/2024).
“BKKD ini adalah janji kami pada pilkada 2020, bahwa salah satu program kami adalah penguatan keuangan di desa,” tuturnya.
“Mudahan-mudahan renovasi sudah kita lakukan ini, membuat adik-adik menjadi yang terbaik dan selesai kuliah sesuai target,” ujar Sekda Sri pada Jumat (23/2/2024) saat meresmikan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur (AMKT) Pesut Solo, Jawa Tengah.
“Program ini sangat hebat dan luar biasa. Dan mungkin program satu-satunya di Indonesia, serta telah mendapatkan apresiasi dari Jaksa Agung,” ujarnya pada Rabu (21/2/2024) di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan.
“Pak Mendagri meminta saya sebagai Pj Gubernur agar all out membantu sukses pembangunan IKN,” ujar Pj Gubernur Akmal Malik pada Kamis (22/2/2024) di VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan usai melepas keberangkatan Mendagri Tito Karnavian dan rombongan kembali ke Jakarta.
“Tapi saya tadi juga minta arahan Pak Mendagri agar kita bisa memberi kontribusi lebih besar, sebab tantangan ke depan pasti juga semakin besar,” ujar Pj Gubernur Akmal Malik pada Kamis (22/2/2024) saat mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan ke IKN.
Insitekaltim,Jakarta- Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2024 tentang Kewajiban Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas telah ditandatangani Presiden Joko Widodo sehari sebelum perayaan puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang digelar di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Aturan ini mewajibkan perusahaan platform digital untuk ikut mendukung jurnalisme berkualitas di Indonesia antara lain dengan tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi berita yang tidak sesuai dengan UU Pers No.40/1999. Perusahaan platform digital juga diwajibkan memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers, dan diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam…
“Ini langkah konkret yang dilakukan Pak KSAD untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi berkaitan ketahanan pangan,” ujar Akmal Malik di Gedung VVIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Rabu (21/2/2024).
“Kita tidak perlu menyembunyikan kelemahan-kelemahan dalam laporan kinerja yang hebat-hebat,” kata Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik pada Rabu (21/2/2024) di Ruang Serbaguna Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kaltim Jalan Kramat 2 Jakarta saat membuka Rapat Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.