Insitekaltim,Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta seluruh data laporan kerja diberikan secara valid tanpa menutupi kekurangan.
“Kita tidak perlu menyembunyikan kelemahan-kelemahan dalam laporan kinerja yang hebat-hebat,” kata Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik pada Rabu (21/2/2024) di Ruang Serbaguna Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kaltim Jalan Kramat 2 Jakarta saat membuka Rapat Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2022 mengalami kenaikan yang tergambar dari peringkat Benua Etam berada di posisi 6 besar secara nasional.
“Saya tidak begitu happy ketika peringkat itu disimbolkan sebagai kinerja,” ujarnya.
Terpenting menurut Akmal, bagaimana dilakukan evaluasi dan memasukan catatan-catatan riil yang diidentifikasi oleh semua pihak.
Karenanya, dibutuhkan kejujuran masing-masing OPD untuk menggambarkan apa yang masih dihadapi dan apa yang mereka punya.
Termasuk indikator-indikator tidak sepenuhnya bisa menggambarkan kondisi capaian-capaian yang dilakukan setiap perangkat daerah.
“Saya cukup kaget. Ternyata Kaltim itu sekarang posisinya untuk kemiskinan ekstrem paling rendah se-Indonesia,” ungkapnya.
Tapi lanjutnya, apakah kemiskinan ekstrem tidak ada masalah di Kaltim, atau apakah seluruhnya sudah tertangani secara baik.
“Saya yakin tidak juga. Sebab gini rasio kita masih tinggi. Berarti tidak sinkron data satu dengan data yang lain,” bebernya.
Akmal berharap laporan (LPPD) yang disampaikan bisa menggambarkan kondisi riil yang terjadi dari setiap perangkat daerah.
“Ke depan, saya minta pemeriksa membuat catatan riil apa yang persoalan pelaksanaan urusan masing-masing OPD,” pintanya.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim Siti Sugiarti menjelaskan rapat asistensi berkaitan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LPPD.
