Penulis: Ira

“Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengangkat Tema Pembangunan “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian”,” kata Ketua Komisi C DPRD Kutim Adi Sutanto di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).

“Pendidikan politik bagi perempuan di Kutai Timur bertujuan untuk meningkatkan wawasan politik mereka. Perempuan harus percaya diri bahwa mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk terlibat dalam politik,” ungkap politikus PAN ini di DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).

“Kami meyakini bahwa pendekatan yang holistik dan berimbang perlu diterapkan dalam menyusun APBD, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ujarnya saat membacakan pandangan umum terhadap RAPBD Kutim 2024, dalam rapat paripurna ke-11 DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).

“Kami menekankan perlunya membangun sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja anggaran tahunan dan keterkaitan dana dengan hasil yang diharapkan,” ujarnya saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap RAPBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2024.

“Saat ini, kita butuh peran media dan masyarakat untuk mempromosikan perpustakaan. Rencananya, kita akan mengembangkan perpustakaan yang tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga pengunjung yang ingin mendapatkan akses kepada pembelajaran yang lebih luas,” ujarnya saat ditemui langsung, Rabu (8/11/2023).

“Di tengah krisis global, Kutim tetap aman. Kami mengajak manfaatkan lahan dan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya saat ditemui langsung di ruang kerjanya, Rabu (8/11/2023).

“Terkait usulan Perda HIV, itu usulan yang bagus karena kita tahu Kutim sendiri kasusnya sudah banyak dan meningkat terus dan bagaikan gunung es, ini baru pucuknya saja yang kita tahu kita belum tahu ke bawahnya,” ujarnya saat ditemui langsung, Rabu (8/11/2023).

“Itu nanti yang akan kita bahas kembali dengan pihak Dinas untuk mencari solusi secepatnya,” ucapnya saat diwawancarai langsung, Rabu (8/11/2023).

“Walaupun ada beberapa kekurangan yang merupakan bagian karena ini berbasis online. Ada hal-hal yang masih terhambat, terutama daerah-daerah kita yang belum terakomodir internet. Tapi ini harus terus diperbaiki untuk pemerataan pelaksanaan secara operasional,” ucapnya saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kutim, Rabu (8/11/2023).

“Terkait penghapusan honorer atau TK2D, saya berharap semuanya masuk PPPK,” ucapnya.