Penulis: Ira

“Terkait dengan PPPK, kalau kita lihat tentang PPPK itu sudah berjalan dengan baik. Yang tidak baiknya adalah di Kutim, tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan untuk membuka penerimaan PPPK, sehingga guru TK2D berduyun-duyun mendaftar di sekolah-sekolah yang membuka kuotanya,” paparnya saat ditemui langsung, Kamis (9/11/2023).

“Pemerintah telah banyak merencanakan untuk menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Kita perlu bekerja sama untuk menyelesaikan hambatan ini, apa pun itu,” ujar Yan dengan tegas, Kamis (9/11/2023).

“Dalam informasi terakhir, tendernya dibatalkan. Sampai sekarang jembatan Telen belum mengalami pergerakan sama sekali. Informasi tentang tender ulang pun belum ada,” ungkap Yan saat ditemui, Kamis (9/11/2023).

“Kalau saya lihat dengan naiknya APBD, pastilah itu naik. Toh kita sudah mengunci di 20 persen. Kalau APBD naik, ya otomatis anggaran untuk pendidikan juga naik,” ungkapnya dengan tegas saat diwawancarai, Kamis (9/11/2023).

“Ketika seseorang datang ke Kutai Timur dan wajib memiliki KTP Kutai Timur setelah setahun, kita anggap sebagai orang pribumi. Namun, hal ini perlu ditinjau kembali untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap status keaslian tenaga kerja lokal,” ujar Yan saat diwawancarai langsung, Kamis (9/11/2023).

“Raperda ini akan mengatur pasal tentang kesetaraan gender bagi perempuan,” ujar politikus PAN ini di gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).

“Dalam raperda itu masih banyak kekurangan terutama harus ditindaklanjuti dengan perbup. Itu perbup satupun belum ada yang dibuat. Jadi, jika perbup belum dibuat, maka Perda tentang Ketenagakerjaan belum bisa dilaksanakan secara maksimal,” ungkap Yan saat ditemui, Kamis (9/11/2023).

“Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengangkat Tema Pembangunan “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian”,” kata Ketua Komisi C DPRD Kutim Adi Sutanto di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).

“Pendidikan politik bagi perempuan di Kutai Timur bertujuan untuk meningkatkan wawasan politik mereka. Perempuan harus percaya diri bahwa mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk terlibat dalam politik,” ungkap politikus PAN ini di DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).

“Kami meyakini bahwa pendekatan yang holistik dan berimbang perlu diterapkan dalam menyusun APBD, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ujarnya saat membacakan pandangan umum terhadap RAPBD Kutim 2024, dalam rapat paripurna ke-11 DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).