Insitekaltim,Samarinda– Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur diminta melanjutkan program subsidi penerbitan sertifikat produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Apalagi, Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis mulai dibahas antara pihak legislatif dan eksekutif. “Yang pasti sudah berjalan di Dinas Koperasi UMKM, saat ini ada 200 yang diberi subsidi. Raperda ini diusahakan agar kebijakan subsidi bagi pelaku UMKM tidak terhenti bergantung pada kepala OPD yang bersangkutan,” jelas Ketua Pansus II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, Rabu (20/3/2024). Hal itu diungkapkannya usai Rapat Pansus II DPRD Kota Samarinda terkait penyusunan dan pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan…
Penulis: Adit Mustafa
“Perlu dibuatkan perda tentang kebakaran hutan, seperti yang disampaikan Pj Gubernur bahwa banyak titik lokasi di Kaltim yang sering terjadi kebakaran hutan,” ujar Seno Aji usai Rapat Paripurna Ke-5 di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (20/3/2024).
Insitekaltim,Samarinda – Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) ikut menjadi bagian dari Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis. Raperda itu mulai dibahas oleh Pansus II DPRD Kota Samarinda bersama pihak terkait di lingkup pemerintah kota (pemkot). Ketua Pansus II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menyatakan bahwa masalah RPH dan RPU menjadi perhatian serius dalam upaya memastikan produk halal di Kota Samarinda. “Memang tidak mungkin akan bisa diterbitkan sertifikat halal kalau ada komponen dalam produk itu yang tidak halal,” ujarnya “Salah satunya supaya komponen itu halal misalnya ayam unggas, dia harus ayam yang disembelih di RPU…
“Anggaran tersebut ditujukan untuk biaya pengamanan dan sudah disepakati bersama dengan KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim,” ungkap Andi Harun pada Rabu (20/3/2024).
“Saya kira wilayah itu wilayah penegakan hukum, maka semoga dengan perda ini ada kesempatan untuk memberi sanksi yang tegas. Kemudian ada kesungguhan melakukan pengawasan,” ujar Ismail usai Rapat Paripurna ke-5 di Gedung B Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Rabu (20/3/2024).
“Orang tua memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi anak-anak,” sambungnya
“ Angka putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, totalnya itu ada sekitar 26.000 anak. Nanti dilihat berapa banyak yang mendaftar, tapi target kita adalah 20.000,” ungkap Iman usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa (19/3/2024).
“Karena faktor material kata kontraktor, sehingga ada keterlambatan pada pengerjaan proyek,” tutur Desy Damayanti saat ditemui di Balai Kota Samarinda, Selasa (19/3/2024).
“Minggu depan, kita berharap PUPR dapat mempresentasikan revisi desain tersebut,” ungkap Andi Harun.
“Peran pemerintah itu sebagai pembuat regulasi. Kami akan mendorong pembagian THR di Kaltim. Kewajiban pemerintah itu menyiapkan pasokan komoditasnya,” ungkap Sri dalam acara Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Senin (10/3/2024).