Insitekaltim, Samarinda – Dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait perubahan struktur badan usaha milik daerah (BUMD) dibahas dalam rapat paripurna ke-29 DPRD Kalimantan Timur, Jumat 8 Agustus 2025. Fokus pembahasan mencakup perubahan Perda PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), dengan tujuh fraksi menyatakan sikap mereka dalam forum resmi dewan. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud membuka rapat yang dihadiri 42 anggota dewan dan perwakilan pemerintah provinsi. Ia membuka langsung sesi pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua raperda tersebut. “Ini bagian dari upaya kita memperkuat peran BUMD agar lebih adaptif dan bermanfaat bagi masyarakat Kaltim,” ucap Hasanuddin di…
Penulis: Sitti
Insitekaltim, Bali – Perselisihan panjang antara PT Mitra Bali Sukses (MBS), pemegang lisensi merek Mie Gacoan, dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi), akhirnya mencapai titik damai. Kedua pihak menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian atas sengketa hak cipta pada Jumat 8 Agustus 2025 di Bali, disaksikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Kesepakatan damai ini menjadi akhir dari proses hukum yang sempat menempatkan Direktur PT MBS sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hak cipta. Langkah mediasi difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Bali, yang sejak awal mendorong penyelesaian nonlitigasi untuk perkara kekayaan intelektual. Dalam kesempatan itu,…
Insitekaltim, Samarinda — Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan catatan kritis terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan Pemerintah Provinsi Kaltim yang mengatur perubahan struktur hukum dua badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kaltim. Pandangan ini disampaikan anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Demokrat–PPP, Nurhadi Saputra, dalam Rapat Paripurna ke-29, Jumat 8 Agustus 2025, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Karang Paci. “Perubahan perda ini memang dibutuhkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ujar Nurhadi saat membacakan…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar badan usaha milik daerah (BUMD) tidak hanya menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pandangan ini disampaikan Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim, Jumat 8 Agustus 2025, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda. Agenda rapat membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama Kaltim dan perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur meminta kejelasan lebih mendalam dalam pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemprov Kaltim, yaitu perubahan atas Perda PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Fraksi PDIP menilai pemerintah belum cukup eksplisit dalam menyampaikan pasal-pasal mana yang akan diubah maupun ditambah. Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDIP Safuad, dalam Rapat Paripurna Ke-29 DPRD Kaltim pada Jumat, 8 Agustus 2025, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda. “Pemerintah provinsi hanya menjelaskan soal pembagian laba dan besaran modal disetor. Namun tidak dijelaskan secara eksplisit pasal-pasal mana…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PAN–Nasdem DPRD Kalimantan Timur menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 terkait Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2025. Baharuddin Demmu, juru bicara Fraksi PAN–Nasdem, menyampaikan bahwa revisi ini penting untuk menyelaraskan aturan pendirian dan pengelolaan BUMD dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. PT Migas Mandiri Pratama didirikan sebelum terbitnya PP tersebut, sehingga sejumlah pasal perlu disesuaikan, seperti ketentuan pembagian laba dan besaran modal disetor. “Perubahan ini dimaksudkan agar PT Migas Mandiri Pratama bisa beroperasi sesuai regulasi…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap eksistensi dan efektivitas BUMD tersebut. Salah satu desakan utama PKS adalah perumusan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang tegas dan transparan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan dalam Rapat Paripurna ke-29 yang digelar pada Jumat, 8 Agustus 2025 di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kaltim. Rapat tersebut membahas pandangan…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait badan usaha milik daerah (BUMD). Kedua regulasi yang diajukan diharapkan tidak berhenti pada pembaruan administratif, tetapi berdampak langsung pada penguatan UMKM dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dua raperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim, Jumat, 8 Agustus 2025, di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim, yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda inisiatif pemerintah provinsi: Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kaltim dan Perubahan Kedua…
Insitekaltim, Samarinda – Dalam lanjutan Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kalimantan Timur Masa Sidang II Tahun 2025, Fraksi PAN–Nasdem juga menyampaikan pandangan terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 terkait PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kaltim. Fraksi PAN-Nasdem menilai, perda yang lama tidak lagi relevan dengan kondisi regulasi terbaru, terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Perubahan dianggap perlu, terutama menyangkut struktur permodalan, pembagian keuntungan, dan mekanisme penjaminan. “Peraturan ini lahir sebelum PP 54 tahun 2017, sehingga banyak ketentuan yang harus disesuaikan agar perusahaan dapat bergerak dalam koridor hukum yang tepat,” ujar Baharuddin…
Insitekaltim, Samarinda – Ketersediaan beras di Kota Samarinda dipastikan dalam kondisi aman. Hasil pengecekan langsung di gudang Perum Bulog Karang Asam Ulu menunjukkan stok beras, baik lokal maupun impor, masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar turun langsung melakukan pengecekan fisik dan administrasi distribusi beras, Kamis 7 Agustus 2025 sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan pengawasan jalur distribusi bahan pokok strategis. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari jumlah pasokan, sistem penyaluran, hingga kondisi fisik gudang dan kemasan beras yang tersimpan. “Kami ingin memastikan pasokan beras tetap…