Insitekaltim, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menilai PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI) berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan jika tetap beroperasi tanpa kelengkapan izin lingkungan dan kebun sebagai sumber bahan baku. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi, Selasa 12 Agustus 2025, di Gedung E DPRD Kaltim. Mengacu pada informasi dari Panglima Besar Laskar Dayak Mandau Bersatu Rudolf, Hasanuddin menyoroti dugaan bahwa pabrik sawit tersebut telah berdiri dan melakukan commissioning tanpa izin lingkungan yang lengkap. Pertanyaannya ia tujukan langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim. “Kalau saya menangkap dari ormas yang diwakili Pak Rudolf, pabrik tersebut…
Penulis: Sitti
Insitekaltim, Samarinda – Sengketa antara dua perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi DPRD Kalimantan Timur, Rabu 12 Agustus 2025. Polemik ini melibatkan PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP) dan PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI) dipicu dugaan pelanggaran perizinan dan persoalan lingkungan. RDP yang dipimpin Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud serta perwakilan setiap komisi DPRD Kaltim itu membahas keberatan dari masyarakat dan ormas adat Dayak terhadap operasional PT HKI. Panglima Besar Laskar Mandau Adat Dayak Bersatu Provinsi Kaltim Rudolf menuturkan PT HKI telah…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pemilihan Kutai Timur, Berau dan Bontang Agusriansyah Ridwan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersikap netral dalam menangani persoalan status Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, penyelesaian masalah harus mengedepankan aturan hukum dan dilakukan dengan mediasi yang bijak, profesional, serta proporsional, demi meredakan ketegangan antarwilayah. “Dengarkan baik-baik kedua belah pihak secara profesional dan proporsional. Tidak perlu memberi komentar berlebihan di luar konteks substansi persoalan, supaya terlihat netral dalam menyelesaikan masalah,” ujar Agusriansyah baru-baru ini. Secara yuridis dan de facto, Kampung Sidrap merupakan wilayah sah Kutai Timur.…
Insitekaltim, Samarinda – Polemik tarif ojek online (ojol) dan taksi online di Kalimantan Timur kembali memicu aksi damai kedelapan kalinya oleh para driver. DPRD Kaltim mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri persoalan yang sudah berlangsung sejak 2023 itu. Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz hadir langsung saat ribuan driver yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 11 Agustus 2025. Massa datang dari Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong. Aksi kali ini membawa empat tuntutan utama, di antaranya penegakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.673/2023 tentang Penetapan Tarif Angkutan…
Insitekaltim, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur mendukung penuh wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Kaltim. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan layanan publik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menilai moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku di pemerintah pusat menjadi hambatan bagi wilayah-wilayah yang sudah siap membentuk DOB. “Kami mendukung DOB dan berharap moratorium segera dicabut. Pembentukan DOB bisa mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi,” ucap Agusriansyah baru-baru ini. Meski mendukung, Agusriansyah mengingatkan perlunya penilaian komprehensif sebelum wilayah baru dibentuk. Beberapa calon DOB di Kaltim masih belum optimal…
Insitekaltim, Samarinda – Angka stunting di Kalimantan Timur masih cukup tinggi mencapai 22,9 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Kaltim, yang berkomitmen mengawal pelaksanaan program Gratispol dan Jospol sebagai bagian dari upaya pemerintah provinsi menekan angka stunting. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengatakan penanganan stunting telah masuk program prioritas Pemprov Kaltim. Program tersebut telah disosialisasikan dan didistribusikan ke pemerintah daerah untuk memastikan koordinasi dan komunikasi berjalan optimal. ‘Program ini membuktikan keseriusan Pemprov Kaltim dalam menyelesaikan persoalan stunting,” ujar Agusriansyah belum lama ini. Dimasukkannya penanganan stunting dalam program Gratispol dan Jospol berdampak pada pemenuhan anggaran, penyusunan sistem database,…
Insitekaltim, Samarinda – Berada di peringkat tiga nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim menargetkan jumlah badan publik berstatus informatif tahun ini melampaui capaian 54 pada 2024. Target ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Kaltim di tingkat nasional sekaligus mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. KI Provinsi Kaltim menargetkan jumlah badan publik berstatus informatif di Kaltim tahun ini melampaui capaian 54 pada 2024. Target ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), yang menjadi tolok ukur penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di setiap provinsi. Ketua KI Kaltim Imran Duse menjelaskan…
Insitekaltim, Samarinda – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur menggelar sosialisasi dan penguatan keterbukaan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Samarinda. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Senin 11 Agustus 2025 dihadiri Ketua KI Kaltim Imran Duse, serta Komisioner PPID Kaltim Indra Zakaria dan Erni Wahyuni. Menurut Imran Duse, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong badan publik di tingkat paling bawah agar mampu memberikan pelayanan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini penting mengingat masih sering terjadi sengketa informasi publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan menilai Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) perlu mendapat perhatian khusus pemerintah sebagai pemasok utama beras di daerah, terutama setelah temuan Disperindagkop yang mengungkap 16 dari 17 sampel beras tidak memenuhi standar SNI. Menurut Firnadi, peningkatan produksi di tiga daerah tersebut membutuhkan jaminan ketersediaan lahan pangan berkelanjutan yang dilindungi regulasi. Ketiadaan aturan yang membatasi alih fungsi lahan membuat ruang gerak petani terhimpit, sementara keuntungan dari bertani belum sepenuhnya menjanjikan. “Ketersediaan lahan harus dijaga, jangan sampai lahan pertanian dijual atau dialihkan izinnya. Pemerintah perlu hadir…
Insitekaltim, Samarinda – Ratusan warga memadati Lapangan Sepakbola Jalan Gerilya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Minggu 10 Agustus 2025. Mereka ingin mendapatkan beras murah dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Polresta Samarinda bekerja sama dengan Bulog Cabang Samarinda. Sebanyak 200 karung beras SPHP ukuran 5 kg yang dijual dengan harga Rp55.000 per karung ludes terjual hanya dalam beberapa jam. Warga diizinkan membeli maksimal dua karung dengan syarat menunjukkan KTP. Antusiasme terlihat sejak pagi, bahkan sebelum kegiatan dibuka, antrean warga sudah mengular di sekitar lokasi. Harga beras yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar membuat kesempatan ini…