Author: Sitti
Insitekaltim, Samarinda – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 mendapat pengawalan ketat dari jajaran legislatif Karang Paci. Langkah ini diambil guna merespons evaluasi sistem penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang dinilai masih menyisakan celah hukum yang rawan diintervensi oleh kepentingan sepihak pasca-penutupan pendaftaran. Penasihat Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menegaskan bahwa parlemen menuntut komitmen penuh dari instansi terkait agar sistem kuota tahun ini dikunci secara absolut di muka demi memutus mata rantai praktik akomodatif atau jalur titipan oleh oknum tertentu. Darlis membeberkan, pada periode terdahulu, birokrasi penentuan kuota siswa dinilai sangat longgar. Masih ada celah…
Insitekaltim, Samarinda – Distribusi tenaga kerja yang timpang di wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah terpencil (3T) Kaltim ternyata tidak hanya mendera sektor pendidikan pada profesi guru. Sektor kesehatan pun menghadapi raport merah yang serupa. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud mengungkap masalah pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) di Benua Etam memiliki pola sosiologis yang nyaris kembar dengan persoalan guru, yakni persoalan distribusi SDM yang belum merata. Akibatnya, kualitas pelayanan yang diterima masyarakat sangat bergantung pada peta geografis tempat tinggal mereka. Guna menyelesaikan persoalan ini secara permanen, Syahariah menegaskan kunci utamanya berada pada hulu pertahanan daerah, yaitu sektor pendidikan dan penyiapan…
Insitekaltim, Samarinda – Upaya hukum Yayasan Melati untuk menggugat kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim kembali kandas. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin resmi menolak permohonan banding yang diajukan pihak yayasan, sekaligus menguatkan putusan tingkat pertama dari PTUN Samarinda. Berdasarkan salinan putusan Nomor 11/B/2026/PT.TUN.BJM, majelis hakim tinggi menegaskan bahwa kedudukan hukum pemerintah daerah atas pengelolaan aset dan operasional SMA Negeri 10 Samarinda yang berlokasi di Samarinda Seberang/Jl. H.A.M.M Rifaddin adalah sah dan memiliki kepastian hukum tetap. Perkara ini berakar dari gugatan Nomor 31/G/2025/PTUN.SMD yang dilayangkan Yayasan Melati. Mereka menuntut pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan…
Insitekaltim, Samarinda – Sengketa lahan yang bergulir panas selama kurang lebih tiga tahun di Jalan PM Noor RT 001 (dahulu RT 50) Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara akhirnya mencapai babak akhir. Pemilik sah lahan Heryono Admaja melalui tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Abraham Ingan dan Sujanlie Totong dan Rekan, melakukan tindakan tegas di lapangan pada Kamis, 18 Juni 2026. Tim hukum secara langsung mencopot dan mencabut spanduk-spanduk ilegal yang selama ini terpasang di lokasi tersebut. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas keluarnya Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Heryono Admaja sepenuhnya. Kuasa hukum…
Insitekaltim, Samarinda – Persoalan lahan pemakaman di Kota Samarinda mulai memasuki fase yang mengkhawatirkan. Sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilaporkan hampir penuh, sementara kebutuhan lahan makam terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk setiap tahun. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Selain semakin sulit mencari lahan pemakaman umum, biaya pemakaman swasta juga dinilai terus meningkat dan berpotensi menjadi beban tambahan bagi keluarga yang sedang berduka. Fenomena itu menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Pemakaman Umum yang digelar Fakultas Syariah UINSI Samarinda, Rabu, 17 Juni 2026. Berbagai pihak menilai Samarinda membutuhkan langkah antisipatif…
Insitekaltim, Samarinda – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari parlemen. Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Samarinda Ronal Stephen Lonteng mengkritik penerapan syarat indikator ekonomi berbasis data Desil (Kementerian Sosial) dalam jalur afirmasi yang dinilai tidak akurat dan justru memangkas hak anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah. Sistem desil yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda saat ini bersifat kaku dan lambat dalam merespons dinamika sosial di lapangan, terutama bagi warga yang mendadak jatuh miskin akibat situasi ekonomi miskin ekstrem. “Desil itu bukan satu-satunya indikator untuk menentukan bahwasanya…
Insitekaltim, Samarinda – Harapan Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memiliki geopark berstatus nasional kian mendekati kenyataan. Setelah melalui proses evaluasi dokumen sejak tahun lalu, kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat yang membentang di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Berau kini memasuki tahap penentuan melalui verifikasi lapangan yang dijadwalkan berlangsung pada 6–10 Juli 2026. Tahapan tersebut menjadi salah satu penilaian paling krusial dalam proses pengusulan Geopark Nasional. Tim Verifikasi Geopark Nasional (TVGN) akan turun langsung ke sejumlah lokasi untuk menilai kesiapan kawasan, mulai dari aspek geologi, keanekaragaman hayati, warisan budaya hingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan…
Insitekaltim, Samarinda – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari parlemen. Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Samarinda Ronal Stephen Lonteng mengkritik penerapan syarat indikator ekonomi berbasis data Desil (Kementerian Sosial) dalam jalur afirmasi yang dinilai tidak akurat dan justru memangkas hak anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah. Sistem desil yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda saat ini bersifat kaku dan lambat dalam merespons dinamika sosial di lapangan, terutama bagi warga yang mendadak jatuh miskin akibat situasi ekonomi miskin ekstrem. “Desil itu bukan satu-satunya indikator untuk menentukan bahwasanya…
Insitekaltim, Samarinda – Persoalan kekurangan guru di Kalimantan Timur (Kaltim) belum sepenuhnya teratasi. Di tengah kebutuhan tenaga pendidik yang terus meningkat, sejumlah sekolah justru menghadapi ketimpangan distribusi guru antarwilayah dan antarbidang studi. Kondisi ini memaksa Dinas Pendidikan melakukan perpindahan tenaga pengajar secara berkala untuk menutupi kekurangan di sekolah-sekolah tertentu. Fenomena tersebut belakangan memunculkan polemik di kalangan guru karena perpindahan dinilai berlangsung cepat dan sering kali tanpa waktu adaptasi yang memadai. Namun, DPRD Kaltim menilai langkah tersebut merupakan konsekuensi dari belum meratanya distribusi tenaga pendidik di daerah. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi mengatakan, perpindahan guru dilakukan untuk menjawab kebutuhan…
Insitekaltim, Samarinda – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal I 2026 mengalami perlambatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Kaltim terkontraksi 2,99 persen dibandingkan kuartal IV 2025. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa perekonomian daerah masih sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu, terutama industri ekstraktif. Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Arief Murdiyatno menilai, kondisi tersebut harus dibaca sebagai tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi baru di luar pertambangan. Perlambatan ekonomi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dunia usaha, perbankan, lembaga keuangan, hingga komunitas bisnis harus ikut mengambil peran dalam menciptakan sumber-sumber…