Insitekaltim, Samarinda – Penutupan East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025 berlangsung meriah di Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Senin malam, 28 Juli 2025. Ribuan warga dan tamu dari berbagai negara dan daerah memenuhi stadion untuk menyaksikan pergelaran budaya internasional bertema “Symphony of the World in East Borneo”. Sejak pukul 19.00 Wita, panggung utama festival menampilkan pertunjukan kolaboratif dari enam negara, Rumania, Korea Selatan, Polandia, India, Rusia, dan Indonesia yang membawa kekayaan budaya masing-masing dalam bentuk tarian dan musik tradisional. Momen ini menjadi puncak rangkaian festival yang telah berlangsung sejak 25 Juli lalu. Penampilan pembuka diisi oleh…
Penulis: Sitti
Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, melalui Rapat Paripurna ke-26, Senin 28 Juli 2025. Selain itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi agar implementasi RPJMD tidak hanya berhenti pada dokumen, melainkan dijalankan secara konkret dan berkelanjutan. Ketua Panitia Khusus RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara mendalam, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara visi-misi kepala daerah dan kebutuhan riil pembangunan di berbagai sektor. Ia menggarisbawahi pentingnya daya implementasi dokumen tersebut. “RPJMD harus mampu menjawab persoalan nyata di…
Insitekaltim, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) secara menuntaskan seluruh rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dalam forum paripurna ke-26 yang digelar Senin, 28 Juli 2025, DPRD mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim, agar menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program yang konkret, terukur, dan berdampak nyata. Ketua Panitia Khusus RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah strategis pembangunan daerah yang harus bisa dieksekusi secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah. “Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur bukan hanya janji politik, tapi…
Insitekaltim, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kalimantan Timur, mendorong Pemerintah Provinsi agar memasukkan target penurunan stunting secara tegas dalam dokumen perencanaan lima tahunan. Isu stunting dinilai masih menjadi masalah serius yang membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadiah, menyebut bahwa stunting berkaitan langsung dengan masa depan generasi Kalimantan Timur. Intervensi terhadap masalah ini tidak cukup jika hanya ditangani secara sektoral dan jangka pendek. “Stunting harus masuk RPJMD. Ini bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi menyangkut kualitas sumber daya manusia ke depan,” ucap Syarifatul dalam Rapat Paripurna ke-26 di Kantor…
Insitekaltim, Samarinda – Program Transmigrasi 5.0, yang tengah dirancang pemerintah pusat dinilai berpotensi memicu friksi sosial di daerah jika tidak dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat lokal sejak awal. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyampaikan kekhawatiran tersebut karena dalam pengalaman sebelumnya, banyak program transmigrasi menimbulkan ketegangan akibat lemahnya komunikasi publik dan minimnya keterbukaan informasi. “Transmigrasi memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi kalau tidak transparan, masyarakat lokal bisa merasa dirugikan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 28 Juli 2025. Salehuddin menilai Kaltim sebagai daerah tujuan transmigrasi dan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Ia menekankan…
Insitekaltim, Samarinda – Sengketa batas wilayah di Kalimantan Timur hingga kini belum menemui titik terang. DPRD Kaltim menyebut setidaknya terdapat tujuh titik tapal batas antarkabupaten dan antarprovinsi yang status hukumnya masih kabur. Kondisi ini dinilai menghambat pembangunan dan pelayanan publik di sejumlah daerah. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai lambannya penyelesaian batas administratif berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Ia mendesak pemerintah pusat melalui kementerian teknis terkait untuk segera mengambil tindakan konkret. “Sejumlah sengketa batas memang sudah ada yang masuk jalur hukum, ada pula yang masih dalam proses koordinasi dengan kementerian. Tapi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat yang…
Insitekaltim, Samarinda – Konflik agraria di Kalimantan Timur (Kaltim) terus mencuat sebagai persoalan serius, sekitar 70 persen aduan masyarakat ke Komisi I DPRD Kaltim berkaitan langsung dengan sengketa lahan antara warga dan perusahaan. “Satu bidang tanah bisa diklaim lima sampai enam orang karena tidak memiliki sertifikat. Itu yang terjadi di banyak tempat,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Senin 28 Juli 2025. Permasalahan umumnya muncul akibat lemahnya status hukum tanah yang dikuasai warga secara turun-temurun tanpa dokumen resmi. Situasi ini membuka celah tumpang tindih klaim kepemilikan, terutama ketika lahan bersinggungan dengan proyek strategis…
Insitekaltim, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kaltim yang digelar Senin, 28 Juli 2025, di Gedung Rapat Utama (B) DPRD Kaltim, Samarinda. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, dan dihadiri 40 anggota dewan serta Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji. Agenda utama adalah mendengarkan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) dan pengambilan keputusan terhadap Raperda. Laporan Banggar DPRD disampaikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Suriansyah. Dalam laporan tersebut, DPRD memberikan…
Insitekaltim, Samarinda – Pembangunan jalan strategis yang menghubungkan Tering, Kutai Barat, dengan Ujoh Bilang, Mahakam Ulu, memasuki tahap tender. Proyek jalan sepanjang 28 kilometer lebih ini menjadi tumpuan utama membuka keterisolasian Mahulu yang selama ini hanya bergantung pada jalur sungai. DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan proyek senilai Rp206 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kaltim 2025. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan proyek ini merupakan langkah konkret membuka akses darat ke Mahulu. “Jalan itu sudah berproses, tender juga sudah berjalan. Di anggaran 2025 ini ada beberapa segmen yang tidak lama lagi mulai dikerjakan. Saat ini mungkin…
Insitekaltim, Samarinda – Harga beras di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp1,2 juta per karung isi 25 kilogram. Kenaikan ini terjadi terutama di wilayah terpencil seperti Long Pahangai dan Long Apari yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain beras, harga tabung gas LPG 3 kilogram pun ikut melambung hingga Rp400 ribu per tabung. Kondisi ini mendorong Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, untuk mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret. Salah satu solusi yang disarankannya adalah subsidi ongkos angkut logistik untuk menekan harga kebutuhan pokok. “Harga beras dan gas sudah tidak masuk akal. Warga…