Insitekaltim,Bontang – Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Haris tegas menolak dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait pembebasan lahan seluas 704 hektare di Loktunggul, Bontang Lestari. Penolakan ini didasari oleh ketidakpuasan terhadap tahapan pembebasan lahan yang dianggap dilakukan secara diam-diam dan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat. “Dalam Amdal masyarakat tidak terakomodir secara jelas. Karena kalau itu sudah dikelola sebagai kawasan industri, keuntungannya akan berlipat ganda yang bisa didapat,” ungkap Agus Haris usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Senin (8/7/2024). Agus Haris mengkritik dokumen Amdal yang diajukan, dengan menyebut bahwa tidak ada manfaat jangka panjang bagi warga yang…
Penulis: Sitti
Insitekaltim,Bontang – Pemerintah Kota Bontang berencana memulai pengerjaan jalan lingkar yang menghubungkan Kelurahan Tanjung Indah dengan Bontang Kuala pada tahun 2025 mendatang. Selain berfungsi sebagai akses penghubung alternatif, proyek infrastruktur ini juga diharapkan dapat mengembangkan potensi pariwisata baru di Kota Taman, sebutan untuk Kota Bontang. Rencana pembangunan ini mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Adrof Dita. Menurutnya, rencana ini harus sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Taman. “Saya memperjuangkan hal ini karena penting, mempercantik destinasi pariwisata kita dengan memiliki jalan lingkar, yang dapat menghubungkan berbagai sentra wisata,” kata Adrof Dita. Anggota…
Insitekaltim,Bontang – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Adrof Dita menekankan pentingnya peningkatan program posyandu sebagai langkah strategis untuk mengentaskan masalah stunting di kota ini. “Kita sudah merencanakan pengentasan stunting ini bersama-sama. Mungkin ke depan posyandu perlu kita tambah, agar intensitasnya lebih nyata terprogram sehingga bayi dan ibu hamil bisa tertangani dengan baik,” ujar Adrof Dita, Selasa (9/7/2024) di ruang kerjanya DPRD Bontang. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menilai perlu target yang lebih ketat untuk mengurangi prevalensi stunting pada balita. “Saya kira memang harus ekstra. Target kita minimal jangan ada stunting baru. Harusnya umur lima tahun sudah selesai…
Insitekaltim,Bontang – Komisi I DPRD Kota Bontang mengundang Tim Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kota Bontang untuk berkonsultasi mengenai Raperda Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Selasa (9/7/2024). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, raperda inisiatif dewan ini terdiri dari 14 bab dan 85 pasal. Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Adrof Dita menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan setara dengan masyarakat lainnya. “Tentu kita berharap mereka juga memiliki hidup yang sejahtera, maju, dan berkembang. Mendapat keadilan bukan diskriminasi sesuai hak asasi manusia (HAM),” tegas Adrof Dita. Ia menambahkan, tahapan demi tahapan Raperda…
Insitekaltim,Jenewa – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menandatangani Traktat Internasional tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional atau World Intellectual Property Organization (WIPO) Treaty on Genetic Resources, Traditional Knowledge (GRTK) di Jenewa, Senin (8/7/2024). Penandatanganan ini bagian dari kunjungan kerja delegasi Indonesia ke Swiss, dalam rangka menghadiri sesi ke-65 Sidang Majelis Umum WIPO yang berlangsung 9-17 Juli 2024. Yasonna menjelaskan, penandatanganan traktat ini merupakan langkah strategis bagi Indonesia, melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. “Penandatanganan traktat ini merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Kerja sama dengan WIPO akan memperkuat posisi…
Insitekaltim,Bontang – Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Haris menyayangkan harga pembebasan 704 hektare lahan warga di Loktunggul, Bontang Lestari, hanya dibanderol Rp10.000 per meter. Harga tersebut jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mencapai Rp100.000 per meter di Kecamatan Bontang Selatan. “Harga jual tersebut sangat tidak sebanding dengan NJOP dan merugikan masyarakat setempat,” ujar Agus Haris dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di gedung DPRD Bontang, Senin (8/7/2024). Legislator Partai Gerindra itu juga, menyoroti kurangnya transparansi dan kejelasan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), terkait penyerapan tenaga kerja lokal. “Dalam dokumen Amdal tidak dijelaskan…
Insitekaltim,Bontang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang terus bergerak mempersiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024. Minggu kedua, progres pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih mencapai 59%. Kordiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Bontang Rina Megawati optimis pilkada serentak tahun ini sukses. Menurutnya, progres coklit yang sudah mencapai lebih dari separuh target, ini menjadi indikator positif bahwa persiapan berjalan dengan baik. “Kami sangat optimis dengan progres yang telah dicapai. Coklit di Bontang Utara mencapai 56%, Bontang Selatan 66%, dan Bontang Barat 53%. Total progres di seluruh wilayah Bontang sudah 59%,” ujar Rina kepada…
Insitekaltim,Bontang – Ketidakhadiran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Bontang dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Bontang Agus Haris menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan. Rapat yang membahas pembebasan lahan seluas 704 hektare untuk Kawasan Industri Bontang (KIB) di Loktunggul, Bontang Lestari, ini berlangsung pada Senin (8/7/2024) di Ruang Rapat II DPRD Bontang. Agus Haris didampingi Anggota Komisi II Bakhtiar Wakkang dan Anggota Komisi I Maming mengungkapkan rasa kecewanya terhadap ketidakhadiran DLH Kaltim dan Bapelitbang. Padahal, beberapa pekan sebelumnya, tepatnya pada Sabtu (15/6/2024), Agus Haris…
“ Mari kita diskusi bersama-sama, kita laksanakan penyusunan strategi capaian, rencana aksi prioritas nasional 2025 dan rencana prioritas nasional 2026,” ungkapnya.
“Selamat datang di Bumi Etam,” ucapnya.