Insitekaltim, Samarinda – Warga Rapak Indah, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda masih menanti kejelasan nasib atas lahan seluas 2,9 hektare yang kini telah digunakan sebagai jalan umum. Persoalan ini mencuat karena jalan tersebut ternyata berstatus nonstatus, sehingga belum jelas siapa pihak yang berwenang memberikan ganti rugi. Menyikapi hal ini, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 4 Agustus 2025 di Gedung E DPRD Kaltim. Permasalahan yang mengendap sejak 2017 itu kini kembali dipertanyakan masyarakat. Mereka meminta agar ada kepastian hukum dan tanggung jawab pemerintah, baik Pemkot Samarinda maupun Pemprov Kaltim, dalam memberikan kompensasi…
Penulis: Sitti
Insitekaltim, Samarinda – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat guna membahas polemik berkepanjangan terkait pembangunan Jalan Rapak Indah di Kelurahan Loa Bakung, Kota Samarinda. Rapat berlangsung pada Senin, 4 Agustus 2025 di Gedung E DPRD Kaltim itu menghadirkan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kota Samarinda. Permasalahan lahan yang belum terselesaikan sejak hampir tiga dekade silam menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Komisi I menilai bahwa ketidakjelasan status kepemilikan dan tanggung jawab atas lahan jalan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan warga…
Insitekaltim, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi masih menjadi kebutuhan di seluruh wilayah provinsi. Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan menyebut bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk mempercepat pembangunan di daerah. Hasil reses Fraksi PKS yang di sampaikan pada rapat paripurna ke 28 pada Senin 4 Agustus 2025, Firnadi Ikhsan menyoroti pentingnya percepatan penyaluran bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. “Kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim hampir merata. Kita masih butuh jalan, jembatan, irigasi, parit-parit, dan sebagainya. Dan itu umumnya ada dalam kewenangan pemerintah…
Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, sebagai langkah untuk menata ulang struktur dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dua usulan itu yakni: Perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT MMP) dan perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (PT Jamkrida). Langkah ini disambut positif oleh DPRD Kaltim, khususnya oleh Firnadi Ikhsan, Ketua Fraksi PKS yang juga anggota Komisi II DPRD Kaltim. “Usulan ini merupakan langkah maju dan patut diapresiasi.…
Insitekaltim, Samarinda – Akses jalan penghubung antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi sorotan dalam laporan hasil reses Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rapat paripurna ke 28 pada Senin 4 Agustus 2025 juru bicara fraksi Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan bahwa kondisi jalan di wilayah barat Kaltim tersebut masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian segera dari pemerintah pusat dan provinsi. “Jalan penghubung antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu kondisinya cukup memprihatinkan. Baik jalan provinsi maupun nasional perlu percepatan perbaikan dan pembangunan,” ujarnya. Menurutnya, buruknya kondisi jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat dan barang, tetapi juga berpotensi memperlambat…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur menyampaikan laporan hasil kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 dengan menjaring sebanyak 249 usulan masyarakat dari tiga daerah pemilihan (dapil). Aspirasi masyarakat paling banyak berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, serta kebutuhan mendesak di bidang kesehatan dan pertanian. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Demokrat–PPP Nurhadi Saputra menyampaikan laporan resmi dalam sidang paripurna, bahwa kegiatan reses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif DPRD, serta Peraturan Tata Tertib DPRD Kaltim Nomor 1 Tahun 2025. “Reses adalah kewajiban anggota dewan untuk turun langsung menyerap dan menghimpun…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menuntaskan agenda reses masa sidang II tahun 2025 dengan menjaring ratusan aspirasi masyarakat di seluruh daerah pemilihan. Persoalan infrastruktur, air bersih, pemberdayaan ekonomi hingga layanan pendidikan dan kesehatan menjadi isu utama yang disuarakan warga. Pelaksanaan reses berlangsung selama 8 hari, dari 1 hingga 8 Juli 2025, sesuai Surat Keputusan DPRD Kaltim Nomor 06 Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh seluruh anggota Fraksi PKS di lima dapil, yakni Kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, serta wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Berau. Dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses, Senin 4…
Insitekaltim, Samarinda – Kegiatan reses Fraksi PAN–Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada masa sidang II tahun 2025 berhasil menghimpun sebanyak 298 aspirasi masyarakat dari 65 titik yang tersebar di seluruh daerah pemilihan. Masalah yang paling banyak disuarakan warga meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga isu keagamaan dan kesejahteraan sosial. Fraksi PAN–Nasdem mendorong agar seluruh masukan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi melalui program dan penganggaran yang lebih responsif. “Kami telah turun langsung ke desa-desa, kelurahan dan kecamatan. Sebanyak 298 usulan yang kami catat bukan sekadar angka, tapi suara nyata masyarakat yang menunggu kehadiran negara,” ujar Baharuddin Demmu, juru bicara Fraksi…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyerukan perhatian serius terhadap layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan penerangan jalan yang masih belum merata. Laporan ini disampaikan Anggota DPRD Kaltim Jahidin dalam Rapat Paripurna Ke-28 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin 4 Agustus 2025, sebagai hasil penjaringan aspirasi reses anggota dewan pada 1–8 Juli 2025. Dalam laporannya, Jahidin membeberkan 42 poin aspirasi prioritas yang diusulkan masyarakat dari berbagai daerah pemilihan, mencakup infrastruktur, pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, keagamaan, dan pelayanan publik. “Masyarakat mengeluhkan banyak hal, mulai dari buruknya layanan BPJS di rumah sakit, keterbatasan…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyoroti sejumlah persoalan krusial yang belum tertangani di berbagai daerah pemilihan. Hal ini terungkap dalam laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025 yang disampaikan Anggota Fraksi PDIP H Baba, dalam Rapat Paripurna Ke-28 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin 4 Agustus 2025. Dalam laporan tersebut, Fraksi PDIP menyebut persoalan infrastruktur jalan desa dan penghubung antarwilayah sebagai keluhan utama warga, terutama di Kutai Barat, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara. Kerusakan jalan disebut menghambat pergerakan ekonomi dan distribusi hasil pertanian. “Kondisi jalan yang rusak parah bukan hanya memperlambat distribusi hasil…