Insitekaltim, Samarinda – Ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi tidak hanya berdampak pada kepadatan lalu lintas, tetapi juga turut meningkatkan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai mematangkan penyediaan angkutan massal yang ditargetkan beroperasi pada 1 April 2027.
Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengungkapkan rencana tersebut telah memasuki tahap pembahasan bersama Kementerian Perhubungan.
Pemkot Samarinda juga telah memaparkan master plan layanan angkutan umum massal dan menyepakati dua trayek awal, yakni 1A dan 1B. Kedua trayek tersebut direncanakan melayani perjalanan dari kawasan Pasar Pagi atau Teras Samarinda 2 menuju Lempake.
“Trayek 1A dan 1B itu adalah titik pemberangkatan dari Pasar Pagi atau Teras Samarinda 2 ke Lempake,” Ungkapnya kepada awak media. Kamis, 5 November 2026.
Selain rute layanan, Marnabas juga menyebutkan pihaknya telah membahas nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan Pemkot Samarinda yang telah masuk dalam rencana strategis.
Pembiayaan program direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui stimulus penyediaan angkutan umum massal dengan skema buy the service atau pembelian layanan.
“Membeli layanan itu artinya bus tidak dibeli, tetapi kita membayar operator dengan rupiah per kilometer. Kemudian operator wajib menjalankan SPM atau standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan,” Ucap Manalu.
Untuk tahap awal, sebanyak 16 unit bus berpendingin udara disiapkan sebagai armada layanan. Setiap bus memiliki kapasitas maksimal 40 penumpang, terdiri atas 28 tempat duduk dan 12 penumpang berdiri.
Kehadiran armada ini diharapkan menjadi alternatif mobilitas masyarakat yang lebih nyaman dan terjangkau, sekaligus mendorong perubahan pola perjalanan dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi publik.
Menurut Manalu, penyediaan angkutan massal juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi antrean kendaraan di SPBU. “Kehadiran angkutan umum ini, strategi kita juga untuk mengurangi terjadi antrean di SPBU-SPBU,” Ujarnya.
Ia menilai, selama ini belum tersedianya layanan angkutan umum massal membuat masyarakat Samarinda lebih bergantung pada kendaraan pribadi, sehingga kebutuhan BBM, termasuk BBM bersubsidi, turut meningkat.
Karena itu, keberadaan transportasi publik diharapkan dapat menjadi pilihan perjalanan sehari-hari bagi warga dan membantu membenahi tata kelola transportasi kota.
“Dengan adanya angkutan umum ini nanti kita harapkan masyarakat bisa beralih ke public transport,” Tutup Manalu. (ADV)
