Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Gedung Pandurata, Disiapkan Pemprov Kaltim Untuk Atasi Kepadatan RSUD AWS

    Juni 24, 2026

    Utang 2025 Lunas, DKPP Samarinda Fokus Perkuat Ketahanan Pangan

    Juni 24, 2026

    Jangan Cekik Rakyat, Sani Bin Husain Minta Pemkot Cari Sumber PAD yang Sehat

    Juni 24, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»DPRD Samarinda»Anggota DPRD Samarinda Tanggapi Kebijakan Pemerintah Syaratkan Kartu Vaksin
    DPRD Samarinda

    Anggota DPRD Samarinda Tanggapi Kebijakan Pemerintah Syaratkan Kartu Vaksin

    SeliBy SeliAgustus 8, 202101 Min Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain (foto_Istimewa)
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Reporter: Akmal – Editor: Redaksi

    Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain menanggapi keputusan pemerintah pusat yang memberlakukan persyaratan bagi masyarakat yang ingin bepergian terutama menggunakan pesawat dan kapal laut harus memiliki kartu vaksin.

    “Meskipun itu kebijakan pemerintah, setidaknya ketersedian vaksin harus jelas untuk masyarakat, stoknya harus disiapkan terlebih dahulu,” ujar Sani ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (6/8/2021).

    Terus terang secara pribadi katanya agak gusar. Sertifikat vaksin jadi syarat sementara vaksinnya susah.

    Menurutnya vaksin itu kan hak asasi manusia. Kalau ada yang tidak mau vaksin, tidak bisa dipaksa juga. Jangan gunakan cara untuk mempersempit hak masyarakat.

    Di sisi lain, ada juga masyarakat yang memiliki penyakit komorbid sehingga dirinya tidak bisa melakukan vaksinasi. Hal itu seharusnya menjadi pertimbangan.

    Sani yang merupakan politikus PKS berharap kepada pemerintah pusat agar memilah kembali persyaratan tersebut. Supaya masyarakat bisa memperoleh vaksin dan mendapatkan alternatif terhadap syarat tersebut.

    Dia berpendapat jika mau menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat, penuhi dulu ketersediaan vaksin secara luas. Artinya masyarakat tak perlu kesulitan untuk vaksin. Kalau sudah begitu, silahkan aturan itu diterapkan.

    “Solusinya sudah ada, vaksin tersedia bisa didapat dengan mudah. Baru kita bisa memahami aturan itu,” tutupnya.

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Seli

    Related Posts

    Jangan Cekik Rakyat, Sani Bin Husain Minta Pemkot Cari Sumber PAD yang Sehat

    Juni 24, 2026

    DPRD Semprot Distapangtani Samarinda, Anggaran Jangan Habis untuk Birokrasi

    Juni 24, 2026

    Anggaran UKM Nol Rupiah, DPRD Sebut Dukungan Pemerintah Hanya Sebatas Ucapan

    Juni 24, 2026

    Polemik Parkir Mie Gacoan Memanas, DPRD Minta Pengusaha Lokal Dibina Bukan Disingkirkan

    Juni 23, 2026

    Rp32,7 Miliar Anggaran Disdag Samarinda Disorot, 90 Persen Serapan Semester I Didominasi Belanja Internal

    Juni 23, 2026

    Terbentur Anggaran, Kelanjutan Mega Proyek Samarinda Diusulkan Masuk APBN 2027

    Juni 23, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Gedung Pandurata, Disiapkan Pemprov Kaltim Untuk Atasi Kepadatan RSUD AWS

    Nur AjijahJuni 24, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Sebagai solusi mengatasi kepadatan layanan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Pemerintah…

    Utang 2025 Lunas, DKPP Samarinda Fokus Perkuat Ketahanan Pangan

    Juni 24, 2026

    Jangan Cekik Rakyat, Sani Bin Husain Minta Pemkot Cari Sumber PAD yang Sehat

    Juni 24, 2026

    Sekda Sri Wahyuni Akui: Memasuki Smester II-2026, PAD Kaltim Baru Capai 36 Persen

    Juni 24, 2026

    Perebutan Kursi Ketua Dimulai, Golkar Bontang Buka Penjaringan Jelang Musda VIII

    Juni 24, 2026
    1 2 3 … 3,168 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.