Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam merespons kebijakan redistribusi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan keputusan politis, melainkan berdasarkan kajian hukum objektif dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam pemaparannya Andi Harun menyampaikan bahwa dirinya secara khusus menyusun legal review terkait kebijakan redistribusi kepesertaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke Pemkot Samarinda.
“Saya berusaha menjelaskan ini secara objektif, tidak ditarik ke wilayah politik. Ini murni kajian hukum administrasi agar publik memahami dasar berpikir pemerintah kota,” tegasnya, Selasa malam 14 April 2026.
Ia menjelaskan dasar polemik bermula dari surat yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang menetapkan pengalihan atau redistribusi kepesertaan BPJS sebanyak 49.742 jiwa ke Pemkot Samarinda.
Namun menurutnya, secara hukum administrasi, surat tersebut bukanlah surat edaran, melainkan surat biasa yang seharusnya tidak memuat keputusan yang bersifat final.
“Dalam hukum administrasi, surat biasa itu tidak boleh memuat ketetapan yang bersifat konkret dan final. Tapi dalam surat itu justru ada keputusan yang menetapkan redistribusi,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mempertanyakan penggunaan istilah redistribusi dalam kebijakan tersebut. Menurutnya secara konsep, apa yang terjadi bukanlah redistribusi, melainkan pengalihan beban.
“Kalau sebelum program berjalan lalu dibagi bersama, itu redistribusi. Tapi kalau di tengah jalan baru dialihkan, itu namanya pengalihan beban, bukan redistribusi,” tegasnya.
Andi Harun juga menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak pernah lari dari tanggung jawab, termasuk dalam hal pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Saat ini cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Samarinda telah mencapai lebih dari 100 persen dengan jumlah sekitar 890 ribu jiwa yang ditanggung.
“Kalau ditanya mampu atau tidak kami mampu. Tapi persoalannya bukan sekadar kemampuan anggaran, melainkan apakah kebijakan ini sesuai prinsip good governance,” ujarnya.
Ia menekankan, dalam tata kelola pemerintahan terdapat dua prinsip utama yang harus dijunjung tinggi, yakni clean government dan good governance. Kedua prinsip ini, menurutnya menjadi dasar utama dalam menilai kebijakan publik.
“Pertanyaannya bukan hanya soal penataan atau keadilan, tapi apakah kebijakan itu sudah memenuhi prinsip tata kelola yang baik,” katanya.
Dalam pemaparannya Andi Harun juga menanggapi sejumlah pandangan yang menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah pemerataan antar daerah. Ia menilai argumentasi tersebut tidak tepat jika mengabaikan hak masyarakat.
“Mengurus warga miskin di Samarinda bukan berarti tidak adil bagi daerah lain. Mereka juga bagian dari Kaltim,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perbedaan mekanisme antara program jaminan kesehatan yang selama ini ditanggung pemerintah kota dengan skema layanan kesehatan gratis dari provinsi.
Menurutnya skema provinsi cenderung bersifat reaktif, di mana masyarakat harus dalam kondisi sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan layanan.
“Kalau skema provinsi kesannya harus sakit dulu baru dilayani. Sementara yang ditanggung kota, masyarakat sudah ter-cover tanpa harus menunggu sakit,” jelasnya.
Selain itu ia juga mengkritisi narasi yang berkembang di publik, termasuk pernyataan sejumlah pihak yang dinilai tidak mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap kebijakan publik.
Andi Harun menegaskan bahwa sebagai kepala daerah dirinya bertanggung jawab penuh dalam menjelaskan kebijakan yang diambil, tanpa melempar tanggung jawab kepada jajaran di bawahnya.
“Tidak fair kalau kebijakan kepala daerah dijelaskan oleh kepala dinas. Itu tanggung jawab saya,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa sikap Pemkot Samarinda akan tetap berpegang pada kajian hukum dan prinsip tata kelola yang baik, serta terbuka terhadap diskusi akademik yang objektif.
“Pendapat ini saya pertanggungjawabkan secara akademik. Kita ingin kebijakan publik diuji secara ilmiah, bukan dibangun dari asumsi atau narasi yang tidak utuh,” pungkasnya.
