Insitekaltim, Samarinda – Perubahan tidak cukup diperjuangkan melalui demonstrasi dan kritik di ruang publik. Keterlibatan langsung dalam pemerintahan juga diperlukan agar gagasan dan aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai, keberanian mengkritik kekuasaan harus berjalan beriringan dengan kesiapan mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut Andi Harun, gerakan mahasiswa tetap memiliki posisi penting sebagai kekuatan moral yang mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, perjuangan untuk mendorong perubahan juga perlu diperluas dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu terlibat langsung dalam sistem politik dan pemerintahan.
“Tidak cukup perubahan itu dilakukan di jalanan. Kalau suatu hari Sahabat Sa’i dengan semua dinamika pergerakannya sudah cukup, saatnya kita dukung masuk untuk menjadi pelaku sejarah dari dalam gedung,” ujarnya saat menghadiri pelantikan pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda, beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, masuk ke dalam pemerintahan bukan berarti harus meninggalkan sikap kritis. Sebaliknya, keterlibatan tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kewenangan dan kebijakan yang dapat dihasilkan.
Andi Harun juga mengingatkan agar kedekatan dengan pemerintah tidak membuat mahasiswa kehilangan independensi. Ia mempersilakan kritik disampaikan, termasuk melalui demonstrasi, apabila terdapat kebijakan yang dianggap keliru.
“Demo Wali Kota jika ada kebijakan yang salah dan keliru, tapi jangan pernah menutup diri untuk berdialog,” tegasnya.
Menurutnya, kritik dan dialog dapat saling melengkapi dalam mengawal kebijakan publik. Kritik diperlukan untuk mengingatkan pemerintah terhadap persoalan yang terjadi, sementara dialog membuka ruang untuk menguji argumentasi dan mencari penyelesaian secara objektif.
Ia menilai, tantangan dalam memperjuangkan perubahan bukan hanya terletak pada keberanian menyampaikan penolakan, tetapi juga kemampuan memahami persoalan dan menawarkan alternatif kebijakan. Karena itu, gerakan mahasiswa perlu ditopang oleh kapasitas intelektual dan integritas moral.
Andi Harun menekankan pentingnya tradisi membaca, berdiskusi, menulis, serta bertukar gagasan secara sehat. Kemampuan tersebut menjadi bekal untuk membangun kritik yang beralasan sekaligus menyusun solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain kecakapan intelektual, ia menyoroti pentingnya keteladanan dalam kepemimpinan. Jabatan, menurutnya, tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan seseorang apabila tidak disertai tindakan dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan.
Ia juga mengingatkan bahwa idealisme tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar aktivitas yang ramai di ruang publik dan media sosial. Nilai perjuangan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap generasi muda berani mengambil peran strategis tanpa kehilangan prinsip dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Dengan demikian, pengawasan dari luar pemerintahan dan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan dapat berjalan beriringan untuk mendorong perubahan yang lebih nyata,” pungkasnya.
