Reporter: Iren – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam mengkritisi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terkait anggaran pembangunan di Kota Bontang. Bahkan anggaran pembangunan tersebut kerap berseberangan dengan apa yang telah direncanakan dalam tubuh APBD yang telah disepakati dengan DPRD.
Karena hal tersebut, menurut politisi muda Golkar ini, pihak legislatif kerap kebingungan saat ditanyai media massa terkait perubahan anggaran pembangunan.
“Contoh pembangunan MPP (Mal Pelayanan Publik) dari anggaran Rp 17 miliar, tapi sekarang muncul jadi Rp 60 miliar. Termasuk rencana pembangunan Kesultanan Kutai,” ujarnya kepada awak media, Senin (28/3/2022).
Ia mengaku kebingungan terkait perubahan nilai pagu anggaran yang secara tiba-tiba dari APBD yang telah disepakati bersama.
“Kita ini mitra masa kita harus berdebat mengkritisi kesepakatan bersama. Ini kan lucu,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, perselisihan pendapat tersebut dikarenakan miskomunikasi antarkedua pihak.
“Ini hanya karena miskomunikasi dan kurang paham saja. Untuk pembangunan MPP berdasarkan perencanaan konsultan, pembangunan fisik memakan anggaran Rp 60 miliar, namun karena keterbatasan anggaran kita kuncurkan dahulu Rp 17 miliar,” tuturnya.
Ia juga menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi perencanaan pembangunan tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sudah konsultasi dengan KPK. Sebenarnya tidak ada perencanaan yang salah, tapi karena kesediaan anggaran kita kecil, ya sudah kita anggarkan Rp 17 miliar dulu,” tutupnya.
