Insitekaltim,Samarinda– Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyebut persoalan infrastruktur masih menjadi isu krusial di masyarakat. Sayangnya, alokasi APBD untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim masih belum maksimal.
Setiap tahunnya kata Seno, APBD Kaltim hanya berada pada kisaran Rp11 triliun hingga Rp13 triliun. Dari jumlah itu, 50% APBD digunakan untuk belanja tetap seperti membayar gaji pegawai. Sementara hanya 50% yang digunakan untuk pembangunan.
“Pembangunan infrastruktur hanya mendapatkan porsi sekitar Rp2-3 triliun setiap tahun. Hal ini tentu saja tidak cukup karena luasnya wilayah Kaltim,” kata Seno Aji di DPRD Kaltim, Selasa (23/8/2022).
Melihat kondisi tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim itu menegaskan DPRD Kaltim akan berjuang agar alokasi APBN bisa ditingkatkan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur. Dengan begitu diharapkan APBD lebih fokus untuk perbaikan jalan-jalan provinsi.
Seno tak memungkiri, beberapa jalan provinsi saat ini sudah cukup layak digunakan, seperti jalan di Sanga sanga – Samboja, km 38 – Petung dan Patung Lembuswana – Muara Kaman. Namun masih ada ruas-ruas jalan yang masih memerlukan perhatian seperti jalur Sangatta ke Muara Wahau yang masih dalam perencanaan.
“Kita berharap akan lebih banyak bantuan pusat untuk menyelesaikan masalah infrastruktur Kaltim melalui APBN. Kami meminta agar selain APBN juga ada Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan,” sambungnya.
Dia berharap agar pada tahun 2023-2024 bisa dilakukan perbaikan koridor-koridor jalan provinsi di Kaltim.
“Kita berharap banyak bantuan dari pusat untuk menyelesaikan hal ini, sehingga industri di Kaltim dengan adanya jalan yang baik dan layak dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan trafict jalur-jalur distribusi,” paparnya.
