Insitekaltim,Balikpapan – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menerima kunjungan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Arif Budimanta, Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga dan beberapa pejabat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jumat (12/1/2024).
Pertemuan di Ruang PDR Hotel Royal Suite Balikpapan, sekaligus berdiskusi terkait kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Timur.
Tampak mendampingi Pj Gubernur, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kadis Sosial Andi Muhammad Ishak, Kepala Disdikbud M Kurniawan, Kadis Perindagkop UKM Heni Purwaningsih dan Ketua Badan Pengelola BKT Iman Hidayat.
“Provinsi Kalimantan Timur terdiri 7 kabupaten dan 3 kota, terbagi dalam 103 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa,” sebut Akmal Malik mengawali paparannya.
Jumlah penduduk Kaltim sebut Akmal sudah hampir 4 juta jiwa atau 3,9 juta jiwa lebih. Terdiri laki-laki 2,02 juta jiwa dan perempuan 1,88 juta jiwa.
Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kaltim secara kumulatif mengalami pertumbuhan yang cukup impresif sebesar 6,34 persen.
Sedangkan, angka kemiskinan per Maret lalu tercatat sebesar 6,11 persen atau menurun 0,33 poin terhadap September 2022.
Akmal menegaskan tidak bisa dipungkiri akurasi data sangat berpengaruh terhadap kebijakan, terlebih tepat sasaran atau tidaknya penyaluran bantuan.
“Tidak dipungkiri angka kemiskinan terbanyak di desa, meski di perkotaan juga ada. Tapi, kelemahan kita adalah tidak tersedianya data yang akurat,” ungkapnya.
Saat ini ujar Akmal, Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong kabupaten dan kota melakukan pendataan membuat data presisi by name by address.
“Sebagai piloting 40 desa. Salah satunya desa-desa di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, atau kabupaten tempat IKN (Ibu Kota Nusantara),” tegasnya.
Ke depan, berdasarkan data presisi per desa, maka semua informasi termasuk bantuan atau pun dana-dana yang disalurkan akan lebih efesien dan tepat sasaran.
“Terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” pungkasnya
Stafsus Presiden Arif Budimanta mengemukakan tujuan kunjungan mereka ke Kaltim tidak lain untuk mendapatkan informasi langsung dari kepala daerah (Pj Gubernur Kaltim) terkait upaya-upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah menargetkan untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024,” ujarnya.
Pencapaian target tersebut lanjutnya, perlu didukung program yang sesuai dan tepat sasaran sesuai karekteristik dan kondisi kemiskinan di masing-masing daerah.
Diakuinya, Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem cukup rendah yakni 0,1 persen pada tahun 2023.
“Kita terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat strategi untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah,” tutupnya.
