Insitekaltim,Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ahmat Sopian Noor mengungkapkan bahwa walau Kota Samarinda sudah semakin maju, tetapi ada beberapa siswa yang kesulitan menemukan sekolah di dalam zonasinya.
Sopian menjelaskan ada beberapa kecamatan yang jumlah penduduknya padat tapi tidak memiliki gedung sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah itu, sehingga siswa di sekitarnya terpaksa mencari SMP di zona lain.
“Kekurangan bangunan sekolah menyebabkan masalah zonasi dan mempersulit akses pendidikan bagi anak-anak kita,” ungkapnya dalam hearing antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda dengan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda, Selasa (7/5/2024).
Hal demikian ia sampaikan kepada pihak BPKAD setelah mengungkapkan kebutuhan mendesak Kota Samarinda untuk mendapatkan peningkatan anggaran pendidikan.
Ia melanjutkan, meski aturan menyebutkan alokasi anggaran pendidikan harus minimal 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), realitas di lapangan menunjukkan kekurangan yang signifikan.
Di mana nilai 20 persen dari total APBD itu juga digunakan di dalamnya upah para tenaga pendidik, sehingga tidak maksimal untuk merealisasikan pembangunan sekolah di beberapa lokasi yang membutuhkan seperti Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir.
“Kami memang telah mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan, namun dana tersebut juga mencakup gaji pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan dalam pembiayaan infrastruktur dan kebutuhan pendidikan lainnya,” jelas Sopian.
Politikus Golkar ini mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk tidak hanya bergantung pada APBD saja tetapi berusaha untuk sama-sama meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan porsi anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan.
Ia berharap melalui perpanjangan informasi dari BPKAD, bisa memudahkan niat baik ini tersampaikan lebih cepat kepada Pemerintah Kota Samarinda yang berwenang untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Kami berharap Pemkot Samarinda bisa lebih serius menangani masalah pendidikan ini, terutama dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan di setiap kecamatan,” pungkasnya.
