Insitekaltim, Samarinda – Penurunan target pendapatan Kota Samarinda sebesar Rp209 miliar akibat kebijakan penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berpotensi membebani keuangan daerah.
Wali Kota Samarinda.Andi Harun menyampaikan, persoalan tersebut saat melaporkan perkembangan kondisi APBD Perubahan 2026 kepada DPRD Kota Samarinda, Kamis, 19 November 2026.
Ia menjelaskan, penurunan target pendapatan tersebut bermula dari surat Pemerintah Provinsi Kaltim yang ditandatangani gubernur pada 7 Oktober 2026. Surat itu memuat penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak terhadap 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Dampaknya, target penerimaan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berkurang sekitar Rp209 miliar.
Menurut Andi Harun, persoalan tersebut menjadi serius karena APBD Perubahan 2026 telah ditetapkan melalui kesepakatan antara pemerintah kota dan DPRD, kemudian mendapatkan asistensi dari pemerintah provinsi.
Sementara itu, sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui APBD Perubahan telah dilaksanakan di lapangan.
Artinya, terdapat konsekuensi pembiayaan terhadap kegiatan yang sudah berjalan, tetapi berpotensi tidak dapat dibayarkan akibat berkurangnya target pendapatan daerah.
“Berarti ada pembiayaan sebesar Rp209 miliar pada kegiatan yang sudah terlaksana di lapangan melalui APBD Perubahan Kota Samarinda tahun 2026 yang tidak bisa kita bayarkan. Konsekuensinya akan menjadi utang dan angka itu sangat tinggi,” ujarnya.
Andi Harun menegaskan, pemerintah kota tidak tinggal diam menghadapi kebijakan tersebut. Pemkot Samarinda telah mengajukan keberatan dan permohonan peninjauan kembali secara tertulis kepada Gubernur Kaltim.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat menelaah kembali kebijakan tersebut sebelum batas akhir 30 November 2026.
Menurutnya, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui komunikasi dan dialog antarpemerintahan.
“Kami sebenarnya menunggu diajak berdialog. Kalau ada kesempatan berdialog itu tentu sangat bagus,” katanya.
Ia menekankan, persoalan tersebut bukan merupakan perselisihan politik, melainkan persoalan teknokratik yang perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum dan perhitungan fiskal yang transparan.
Andi Harun juga menyebut pemerintah kota telah mengomunikasikan keberatan tersebut kepada gubernur, baik melalui komunikasi langsung maupun pesan WhatsApp.
Ia berharap kebijakan itu dapat dikoreksi sehingga tidak merugikan pembangunan dan kepentingan masyarakat Samarinda.
“Kami berharap Pak Gubernur bijaksana, pemerintah provinsi juga berlapang dada untuk melakukan koreksi dan peninjauan kembali atas kebijakan yang telah kami mohonkan secara tertulis,” tutupnya.

