Insitekaltim, Samarinda – Upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat terus diperkuat pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan beras.
Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengalokasikan pengeluaran rumah tangga bagi kebutuhan lainnya.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, saat mendampingi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, meninjau penyaluran bantuan pangan di Pasar Segiri, Samarinda, Senin, 16 November 2026 pagi. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang turun langsung memastikan program bantuan berjalan.
Menurut Saefuddin, bantuan beras sebanyak 10 kilogram dapat mengurangi beban belanja masyarakat sehingga anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk membeli lauk-pauk dan kebutuhan keluarga lainnya.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat. Bantuan ini diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga penerima, sehingga kebutuhan pangan lebih terbantu dan pengeluaran rumah tangga dapat berkurang. Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga penting agar penyalurannya berjalan lancar dan tepat sasaran,” Ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, program bantuan pangan periode Oktober hingga Desember 2026 menyasar sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan alokasi 10 kilogram beras setiap bulan untuk masing-masing keluarga.
Ia menyebut program tersebut merupakan arahan Presiden untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Amran juga mengungkapkan stok beras nasional saat ini mencapai 4,5 juta ton atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
“Stok beras nasional saat ini mencapai 4,5 juta ton. Ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dengan ketersediaan tersebut, pemerintah memiliki cadangan yang kuat untuk menjaga pasokan dan stabilitas pangan nasional,” Jelas Amran.
Selain memastikan ketersediaan pangan, Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik mafia pangan yang merugikan masyarakat.
Ia mengungkapkan sekitar 120 orang telah ditangkap terkait kasus mafia pangan, termasuk 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun tiga minggu terakhir.
Penindakan diarahkan kepada produsen dan distributor besar yang terbukti mempermainkan harga maupun kualitas beras.
Menurut Amran, pengawasan harus menyasar pelaku utama, bukan masyarakat kecil atau pedagang pasar yang tidak terlibat.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga dan kualitas yang semestinya. Praktik yang mempermainkan harga dan merugikan konsumen harus ditindak tegas, terutama pada tingkat produsen dan distributor besar,” Tegasnya.
Terkait ketahanan pangan di Kalimantan Timur (Kaltim), Amran menyatakan pemerintah pusat terus mendorong peningkatan produksi melalui program cetak sawah dan optimasi lahan (Opla).
Meski secara statistik wilayah Kalimantan telah mencapai swasembada beras, produksi di Kaltim masih perlu ditingkatkan agar kebutuhan daerah semakin banyak dipenuhi dari hasil pertanian sendiri.
Amran memastikan dukungan pemerintah pusat tetap tersedia apabila pemerintah daerah mengajukan percepatan program tersebut.
“Kaltim masih kurang, tetapi kita juga ada Opla. Kalau nanti Pak Gubernur meminta cetak sawah, anggarannya masih tersedia,” Katanya.
Amran optimistis, melalui sinergi pusat dan daerah serta percepatan pengembangan lahan pertanian, produksi beras Kaltim dapat terus ditingkatkan dan ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain secara bertahap dikurangi. (ADV)

