Insitekaltim, Samarinda – Prevalensi stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) turun menjadi 22,2 persen berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Selain itu, angka kematian ibu juga mengalami penurunan dari 74 kasus menjadi 52 kasus pada 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan indikator kesehatan masyarakat di daerah.
Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim Finawati mengatakan, penurunan angka kematian ibu didukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Perbaikan dilakukan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta ketersediaan logistik kesehatan.
Sementara itu, prevalensi stunting yang sebelumnya berada di kisaran 28 persen kini turun menjadi 22,2 persen. Meski menunjukkan perkembangan positif, sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim masih memerlukan perhatian karena angka prevalensinya berada di atas rata-rata nasional.
Finawati menilai penanganan persoalan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan institusi kesehatan. Diperlukan koordinasi lintas sektor dan program, termasuk keterlibatan masyarakat dalam melakukan pencegahan sejak lingkungan keluarga.
Menurutnya, upaya menjaga kesehatan dapat dimulai melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemeriksaan kesehatan secara rutin, aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur.
“Kesehatan adalah hak setiap warga. Jadi, tidak ada pemilahan dari hulu sampai ke hilir; semua warga wajib mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal,” ujar Finawati saat menjadi pembicara dalam kegiatan terkait kesehatan masyarakat Kaltim, Senin, 16 November 2026.
Di sisi lain, angka harapan hidup masyarakat Kaltim kini mencapai 75 hingga 80,09 tahun. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kualitas kesehatan masyarakat.
Namun, pemerataan pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil. Kondisi geografis serta keterbatasan akses membuat sebagian masyarakat belum mudah menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinkes Kaltim memprioritaskan penguatan layanan kesehatan di wilayah dengan akses terbatas. Salah satu upayanya melalui pengembangan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu dengan menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP).
Program ini diarahkan agar pelayanan kesehatan lebih dekat dengan masyarakat. Deteksi dini berbagai masalah kesehatan tidak hanya dilakukan di Puskesmas, tetapi juga diperluas melalui Pustu hingga Posyandu.
Penguatan layanan tersebut turut disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dinkes Kaltim memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan tenaga pendamping agar mampu mendukung pelayanan serta deteksi dini masalah kesehatan di lingkungan masyarakat.
Finawati menegaskan, keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan kesinambungan antara peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan akses fasilitas, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Dengan demikian, penanganan masalah kesehatan dapat dilakukan sejak dini dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

