Insitekaltim, Samarinda – Setelah berulang kali memperpanjang masa tanggap darurat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akhirnya mencabut status tersebut pada 16 November 2026.
Keputusan ini diambil seiring mulai turunnya hujan di sejumlah wilayah serta tidak ditemukannya titik kebakaran dalam tiga hari terakhir.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, menyampaikan pencabutan status tanggap darurat dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan kondisi lapangan dan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurutnya, hujan mulai mengguyur sejumlah kawasan Samarinda dalam kurun waktu sekitar lima hari terakhir, meskipun intensitas dan sebarannya belum merata.
“Dalam tiga hari terakhir ini tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda. Seluruh kejadian yang sebelumnya ditangani juga sudah berhasil dipadamkan,” ungkap Suwarso, Senin, 16 November 2026.
Meski status tanggap darurat telah berakhir setelah empat kali perpanjangan, BPBD Samarinda memastikan pengawasan terhadap potensi karhutla tetap berjalan.
Suwarso mengingatkan, karakteristik lahan gambut yang mampu menyimpan bara di bawah permukaan tanah masih menyimpan risiko kebakaran, terlebih curah hujan belum merata di seluruh wilayah.
“Pencabutan status tanggap darurat bukan berarti kewaspadaan kita berakhir. Pemantauan dan patroli tetap diperlukan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran,” tegasnya.
Seiring berakhirnya penanganan darurat karhutla, BPBD Samarinda kini mulai mengalihkan fokus kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat pada musim penghujan.
Suwarso menyebut pihaknya telah menggelar rapat koordinasi sekaligus memberikan arahan kepada jajaran untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana, terutama banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
“Berakhirnya masa tanggap darurat karhutla menjadi momentum bagi BPBD Samarinda untuk mengalihkan perhatian pada ancaman bencana hidrometeorologi. Kita harus memastikan kesiapan personel dan peralatan menghadapi perubahan kondisi cuaca,” ujarnya.
Ia menambahkan, personel BPBD telah disiagakan untuk merespons potensi bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat maupun mengganggu aktivitas warga.
Suwarso menegaskan, kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting9 agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat.
“Kita juga sudah siagakan personel untuk menghadapi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, longsor, dan angin kencang. Kami mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana, serta segera melaporkan apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan,” pungkasnya. (ADV)

