Insitekaltim, Samarinda – Keterbatasan akses jalan hingga belum meratanya layanan pendidikan masih menjadi persoalan yang dihadapi siswa dan tenaga pendidik di Loa Kumbar, Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda.Sri Puji Astuti meminta persoalan tersebut mendapat perhatian, termasuk pemenuhan fasilitas sekolah, tunjangan guru, dan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski berada di wilayah administratif Kota Samarinda, Loa Kumbar masih menghadapi kendala geografis yang memengaruhi pelayanan pendidikan. Saat ini, sekolah dasar di kawasan tersebut menampung sekitar 50 siswa dengan dukungan delapan guru dan satu penjaga sekolah.
Dari delapan guru tersebut, empat berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sedangkan empat lainnya masih berstatus honorer.
“Loa Kumbar ini wilayah Kota Samarinda, tetapi kondisinya terpencil dan terisolir. Kami pernah melihat langsung keberadaan sekolah di sana. Memang sudah ada SD, tetapi masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian,” kata Sri Puji Kamis, 15 Oktober 2026.
Salah satu kendala utama ialah akses jalan dari Loa Buah menuju Loa Kumbar. Sebagian jalur sudah dicor, tetapi sebagian lainnya masih berupa jalan tanah yang terjal dan berbatasan dengan jurang. Kondisi tersebut menyulitkan mobilitas warga maupun guru yang bertugas di sekolah.
Selain akses jalan, sekolah tersebut belum memiliki Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan perpustakaan. Statusnya sebagai sekolah filial di bawah SD 005 Sungai Kunjang juga memunculkan persoalan administrasi, terutama terkait pemenuhan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Sri Puji menyebut, keterbatasan jumlah siswa berpotensi memengaruhi pemenuhan persyaratan rombongan belajar dan pembayaran tunjangan profesi. Karena itu, ia berharap terdapat kebijakan yang mempertimbangkan kondisi khusus sekolah di wilayah terpencil tersebut.
Persoalan lain ialah layanan MBG bagi sekitar 50 siswa yang disebut telah didaftarkan, tetapi belum menerima layanan hingga rapat berlangsung. Sri Puji menilai pemerataan program perlu dipastikan agar siswa di Loa Kumbar memperoleh hak yang sama.
“Anak-anak di Loa Kumbar juga berhak mendapatkan layanan yang sama. Sekitar 50 siswa sudah didaftarkan untuk MBG, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” tuturnya.
DPRD juga menerima aspirasi mengenai kebutuhan akses pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) agar anak-anak setempat dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih mudah.
Di sisi lain, Sri Puji menyoroti kesejahteraan guru PAUD dan TK yang menangani anak berkebutuhan khusus (ABK). Ia menyebut terdapat kelas dengan empat hingga tujuh ABK, sementara tenaga pendidik dan insentif yang tersedia dinilai belum memadai.
Ia berharap perangkat daerah terkait menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, mulai dari infrastruktur dan fasilitas sekolah hingga pemenuhan hak guru.
“Pemerataan pendidikan tidak cukup melalui penyediaan bangunan, tetapi juga membutuhkan akses layak, tenaga pendidik memadai, dan dukungan layanan yang sesuai kebutuhan siswa,” pungkasnya.
