Reporter : Romi – Editor Redaksi.
Insitekaltim,Bontang – Tunggakan BPJS Mandiri di Bontang, Mencapai Rp 3,5 miliar, yang berasal dari 15.000 peserta yang menunggak iuran wajib.
Hak itu disampaikan Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan, Laily Jumiati pada rapat bersama Komisi I DPRD Bontang, yang juga melibatkan Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan, beberapa waktu lalu.
Laily menuturkan, angka tersebut terbilang rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain. Kukar misalnya, tunggakan bisa mencapai Rp 20 miliar
Angka tersebut juga dinilai bersifat dinamis. Jika sebagian besar peserta BPJS melunasi iurannya yang menumpuk, maka akan berdampak kepenurunan jumlah penunggakan.
“Sebagai langkah untuk meminimalisir, kami harus rajin menelpon untuk mengingatkan,” ujarnya
Terkait hal itu, Wakil Komisi I DPRD Bontang, Raking justru meminta BPJS Kesehatan agar lebih meningkatkan layanannya. Menurutnya, Tunggakan yang mencapai miliaran rupiah tersebut bisa diminimalisir dengan cara mengoptimalkan pelayanan BPJS.
“Apabila layanan optimal tentu peserta BPJS akan puas, sehingga dapat meminimalisir tunggakan yang menumpuk” ucap Raking.
Terpisah, Ismail (28) peserta BPJS Mandiri mengatakan, manfaat dari program BPJS sangat membantu, akan tetapi menjadi boomerang ketika pengguna berada di titik lemah.
“Sejujurnya, saya juga memiliki tunggakan yang cukup besar, terlebih saya peserta kelas I. Saya berusaha untuk melunasinya, tetapi keadaan belum memungkinkan,” tuturnya.
Senada, Jumardi (25) juga merasa terbebani dengan tunggakannya selama ini.
“Tunggakan saya masih banyak, belum lagi BPJS akan naik dua kali lipat tahun depan. Bukan tidak mau bayar, kebutuhan keluarga saya saja masih sering kekurangan,” ujarnya.
Jumardi berharap, disamping usahanya untuk melunasi, ada solusi dari pemerintah untuk peserta BPJS Mandiri yang kurang mampu.
“Semoga ada solusi dalam waktu dekat,” pungkasnya.