Insitekaltim, Jakarta – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sonny T Danaparamita menyoroti ketimpangan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai masih lebih besar diarahkan untuk pemadaman dibandingkan upaya pencegahan.
Sonny menilai pola penganggaran tersebut menunjukkan pemerintah masih lebih banyak menyiapkan biaya ketika karhutla sudah terjadi, sementara investasi untuk mencegah kebakaran sejak awal justru jauh lebih kecil.
Ia mencontohkan alokasi anggaran sekitar Rp1,746 triliun yang dipaparkan dalam pembahasan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp108 miliar disebut dialokasikan untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan. Sementara sekitar Rp1,54 triliun dialokasikan untuk kebutuhan sewa helikopter.
“Anggaran-anggaran karhutla yang ada ini kok saya masih melihatnya berorientasi memadamkan daripada mencegah,” kata Sonny dalam siaran resmi saluran tvrparlemen, Selasa, 1 September 2026.
Menurutnya pemerintah seharusnya tidak hanya membandingkan biaya antara menyewa dan membeli helikopter untuk penanganan karhutla.
Perhitungan serupa juga perlu dilakukan terhadap biaya pencegahan agar dapat diketahui seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk menekan potensi kebakaran sejak dini.
“Kenapa tidak ada perbandingan antara mencegah itu biayanya berapa, kalau sewa itu biayanya berapa?” ujarnya.
Sonny menilai karhutla seolah telah dianggap sebagai persoalan tahunan yang harus terus dihadapi. Kondisi tersebut menurut dia, perlu diubah melalui desain kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan.
“Kita sudah menyadari bahwa karhutla ini akan jadi kalender tahunan,” katanya.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap pasrah terhadap persoalan karhutla. Menurut Sonny jika pola penanganan tidak berubah dan pencegahan tidak diperkuat, angka karhutla akan sulit ditekan.
“Kalau gini terus-menerus, ya jangan harap yang namanya karhutla itu akan semakin menurun, karena sejak awal memang desain kita dalam menjaga hutan kita tidak dalam konteks mencegah,” tegasnya.
Sonny menilai ketimpangan alokasi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan penanganan karhutla ke depan sehingga anggaran tidak hanya habis untuk merespons kebakaran, tetapi juga mampu memperkuat upaya pencegahan di tingkat masyarakat dan kawasan rawan.
