Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengungkapkan masih banyak fasilitas pendidikan, khususnya ruang belajar SD dan SMP, yang membutuhkan perbaikan di berbagai wilayah Kota Samarinda.
Sri Puji mengatakan usulan perbaikan sekolah datang dari berbagai jalur, mulai dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Selain itu, kebutuhan juga ditemukan langsung saat anggota DPRD turun ke lapangan.
“Kalau kita ke lapangan, itu dari setiap kecamatan biasanya ada SD, ada SMP yang sudah betul-betul perlu,” ujar Puji, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurutnya kebutuhan perbaikan sekolah cukup besar karena terdapat ribuan ruang belajar yang kondisinya membutuhkan penanganan, mulai dari renovasi ringan hingga renovasi berat.
Namun tidak seluruh usulan dapat langsung direalisasikan. Pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta sumber pembiayaan yang tersedia.
Puji menyebut sejumlah alternatif pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan keuangan (Bankeu), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
“Ini nanti kita usulkan semua, tinggal bagaimana sebenarnya kemampuan keuangan daerah. Bisa melalui APBD, atau bisa melalui Bankeu, atau bisa melalui DAK Fisik,” jelasnya.
Puji juga memastikan SMP Negeri 24 Samarinda termasuk sekolah yang telah masuk dalam program perbaikan pada 2026. Namun, realisasi pekerjaan masih menunggu kesiapan anggaran dan tahapan pelaksanaan.
“24 itu sebenarnya diprogram 2026. Keuangannya itu sekarang yang belum. Bukan efisiensi, tetap itu prioritas,” tegasnya.
Ia mengatakan pihaknya telah memperoleh sinyal positif terkait program tersebut. Kendati demikian, pekerjaan belum dapat dimulai karena proses lelang belum dilaksanakan.
“Sudah dapat tanda positif kalau itu, tapi enggak tahu kapan dikerjakan, belum dilelang,” katanya.
Puji menambahkan program perbaikan fasilitas pendidikan pada 2026 juga mendapat dukungan melalui DAK dari pemerintah pusat. Dana tersebut mencakup kebutuhan untuk jenjang SD dan SMP, bahkan turut menyasar TK dan PAUD.
Menurutnya banyaknya usulan membuat pemerintah harus kembali menentukan skala prioritas, terutama setelah terjadi penyesuaian anggaran.
“Kalau anggarannya kemarin misalnya Rp50 miliar, karena ada efisiensi, tentunya kita pilih lagi yang prioritas yang mana,” ujarnya.
Ia memastikan kebutuhan perbaikan sekolah tetap menjadi perhatian DPRD Samarinda. Usulan dari berbagai wilayah, termasuk Samarinda Ulu, Samarinda Utara hingga Palaran, akan terus dihimpun dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan pemerintah.
Puji menilai penanganan sarana pendidikan perlu dilakukan secara bertahap agar kebutuhan ruang belajar yang mengalami kerusakan dapat ditangani sesuai tingkat urgensinya.
