Insitekaltim, Samarinda – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda Supriyanto menjelaskan, kenaikan inflasi di ibu kota Kalimantan Timur (Kalrim) masih didominasi oleh pergerakan harga kebutuhan pokok, yang sebagian besar dipasok dari luar daerah.
Menurutnya, sekitar 90 persen komoditas kebutuhan pokok masyarakat Samarinda, masih bergantung pada pasokan dari daerah lain, seperti Sulawesi, Jawa, Bontang, hingga Berau.
Kondisi tersebut membuat harga di Samarinda sangat dipengaruhi oleh perubahan harga di daerah produsen.
“Kalau harga di daerah asal sudah naik, otomatis ketika sampai di Samarinda harganya juga ikut meningkat. Itu karena harga di sini sangat dipengaruhi harga dari wilayah produsen,” ujarnya di BPS Samarinda, Jumat, 24 Juli 2026.
Selain harga di daerah asal, biaya distribusi juga menjadi faktor utama yang memengaruhi inflasi.
Supriyanto mengatakan, proses pengiriman barang melalui jalur darat, laut, maupun udara tidak lepas dari pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sementara BPS Kota Samarinda mencatat
inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Juni 2026 mencapai 3,53 persen. Sedangkan, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,72 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) mencapai 2,63 persen.
Dijelaskan, ketika biaya BBM meningkat, ongkos angkut ikut naik. Sehingga berdampak pada harga jual komoditas di tingkat konsumen.
“Kalau biaya transportasinya naik karena BBM, otomatis harga barang yang sampai ke Samarinda juga akan meningkat,” katanya.
Ia menambahkan, khusus untuk distribusi melalui jalur laut, kondisi cuaca turut berpengaruh terhadap stabilitas harga.
Gelombang tinggi dapat memperlambat waktu pengiriman sekaligus meningkatkan risiko kerusakan barang selama perjalanan.
Menurutnya, semakin tinggi tingkat kerusakan barang, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung pelaku usaha. Beban tersebut pada akhirnya akan dibebankan ke harga jual barang yang masih layak dipasarkan.
“Kalau tingkat kerusakan barang meningkat karena cuaca, pelaku usaha tetap harus menutup biaya dan memperoleh keuntungan. Akhirnya harga jual kepada konsumen ikut naik,” jelasnya.
Untuk menekan gejolak harga, Supriyanto menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan daerah pemasok melalui skema kerja sama antardaerah agar harga komoditas lebih terkendali.
Selain itu, ia juga mendorong identifikasi komoditas yang berpotensi dikembangkan di Samarinda sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.
“Kalau ada komoditas yang bisa diproduksi di Samarinda, tentu perlu dikembangkan. Dengan begitu ketergantungan terhadap daerah lain berkurang dan stabilitas harga bisa lebih terjaga,” pungkasnya.
