Insitekaltim, Samarinda – Partisipasi dunia usaha menjadi kunci tersedianya data akurat, yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Berpulang pada hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengajak seluruh pelaku usaha di Kalimantan Timur (Kaltim), berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan kooperatif.
Hetifah mengatakan, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Karena itu, seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar, UMKM, pelaku ekonomi kreatif hingga usaha berbasis digital diharapkan bersedia menjadi responden dan memberikan informasi secara benar.
“Ini kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada pemerintah. Dengan data yang akurat, pemerintah pusat maupun daerah bisa menyusun kebijakan yang benar-benar berpihak kepada dunia usaha,” ujarnya saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kaltim di Kantor Gubernur, Kamis, 26 Juni 2026.
Ia menilai, pengambilan kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan asumsi atau intuisi.
Menurutnya, kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda. Sehingga intervensi pemerintah, harus didasarkan pada data yang valid.
“Sering kali kalau hanya berdasarkan feeling, intervensi yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan pengusaha”, kata Hetifsh.
Ia menambahkan, data sensus akan memberikan gambaran yang lebih nyata sehingga kebijakan menjadi lebih presisi.
Hetifah juga menegaskan, Komisi X DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Statistik sebagai upaya memperkuat landasan hukum Badan Pusat Statistik (BPS).
Revisi tersebut diharapkan, mampu memperkuat kelembagaan BPS sekaligus memastikan penyelenggaraan statistik nasional mendapat dukungan negara yang memadai.
“Tugas kami memastikan payung hukum yang menaungi BPS menjadi lebih kuat. Alhamdulillah revisi Undang-Undang Statistik sudah masuk tahap pembahasan,” ungkapnya.
Menurut Hetifah, penyelenggaraan sensus memang membutuhkan anggaran besar. Namun, investasi tersebut jauh lebih bernilai karena menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan.
“Data itu nilainya jauh lebih penting, dari yang kita bayangkan. Salah mengambil keputusan atau salah membuat kebijakan dampaknya bisa jauh lebih besar. Karena itu sensus harus terus berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai daerah yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dinilai memiliki posisi strategis . Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, masa depan.
Karena itu, hasil sensus ekonomi diharapkan mampu memotret kondisi riil dunia usaha agar pembangunan berlangsung lebih merata.
“Kaltim adalah Indonesia masa depan. Transformasi ekonomi dan investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, menguatkan pelaku usaha lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan,ppp agar petugas sensus tidak hanya mendata usaha formal, tetapi turut menjangkau UMKM di kampung-kampung, pedagang pasar, pelaku ekonomi kreatif, koperasi, usaha digital, hingga kelompok rentan seperti perempuan dan penyanda75cdpsgng disabilitas.
Menurutnya, data yang inklusif akan memudahkan pemerintah menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan pelaku usaha, baik berupa akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan, maupun pembukaan akses pasar.
Legislator Golkar itu mengapresiasi profesionalisme BPS dalam menyelenggarakan sensus serta menjaga kerahasiaan data responden. Ia memastikan Komisi X DPR RI akan terus mendorong agar hasil Sensus Ekonomi 2026 dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan lintas sektor.
“Saya percaya jika kita bekerja bersama, sensus ekonomi ini akan menjadi kompas sekaligus fondasi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
