Insitekaltim, Samarinda – Program internet desa yang menjadi bagian dari program Gratispol Pemerintah Provinsi Kaltim belum sepenuhnya rampung hingga pertengahan 2026.
Dari total 841 desa yang menjadi target pemasangan jaringan internet, masih terdapat 38 desa yang belum terpasang layanan akibat keterbatasan anggaran dan belum tersedianya akses listrik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, sebagian besar desa sebenarnya sudah menikmati layanan internet melalui program tersebut. Namun sejumlah wilayah terpencil masih menghadapi kendala mendasar, terutama persoalan elektrifikasi.
“Dari 841 desa, 804 sudah terpasang. Sisanya 38 desa memang masih menunggu anggaran perubahan dan ada juga yang terkendala karena listriknya belum ada,” ujarnya saat ditemui, Jumat, 29 Mei 2026.
Persoalan listrik menjadi tantangan utama dalam penyelesaian program internet desa. Sebab jaringan internet tidak mungkin dioperasikan tanpa pasokan listrik yang memadai.
“Kalau listrik tidak ada, ya bagaimana caranya pasang internet,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp5 miliar dalam APBD Perubahan 2026 untuk mendukung penyelesaian pemasangan jaringan internet di desa-desa tersisa.
“Pak Gubernur kasih sekitar Rp5 miliar untuk anggaran perubahan. Mudah-mudahan cukup, kita maksimalkan,” ucap Faisal.
Meski demikian, situasi pengetatan anggaran saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi percepatan program digitalisasi desa. Kendati begitu, Diskominfo Kaltim tetap optimistis target penyelesaian dapat terus dikejar secara bertahap.
Faisal menjelaskan, kewenangan Diskominfo hanya sebatas penyediaan jaringan dan layanan internet. Sementara persoalan listrik berada di bawah kewenangan sektor energi dan PLN.
“Kominfo hanya jaringan dan internetnya. Listrik bukan kewenangan kami,” tegasnya.
Ia menyebut PLN sebelumnya menargetkan seluruh wilayah bebas dari persoalan elektrifikasi pada 2030. Namun target tersebut kini dipercepat menjadi 2027 hingga 2028, termasuk untuk wilayah Kaltim.
“PLN targetnya sekarang dipercepat jadi 2027 atau 2028. Mudah-mudahan 2027 selesai. Kalau listrik ada aman, tapi kalau listrik enggak ada bagaimana? Masa pakai genset terus,” katanya.
Program internet desa menjadi salah satu prioritas Pemprov Kaltim untuk memperluas akses digital hingga wilayah pedalaman dan terpencil.
Selain mendukung pelayanan publik dan pendidikan, jaringan internet juga diharapkan membuka akses ekonomi digital bagi masyarakat desa.
Namun di lapangan, persoalan infrastruktur dasar seperti listrik masih menjadi hambatan utama pemerataan layanan digital di sejumlah kawasan pelosok Kaltim.
