Insitekaltim, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Gerindra Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyampaikan pernyataan tegas terkait ucapan Gubernur Kaltim yang dinilai memicu polemik di ruang publik.
Dalam pernyataannya Afif menyoroti pernyataan Gubernur yang viral di media sosial dengan menyatakan “Apa bedanya dengan Hasim, dengan bapak Presiden kan memang dipercayakan dan itu hak Prerogatif”.
Afif menilai, hal tersebut sebagai bentuk distorsi logika dan tidak tepat secara etika publik, karena membandingkan relasi keluarga tokoh nasional dengan kondisi di daerah.
Menurutnya, hubungan keluarga Presiden tidak pernah menjadi dasar dalam penunjukan jabatan publik di daerah. Sebaliknya, penempatan anggota keluarga dalam struktur kekuasaan dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Penempatan keluarga dalam lingkup kekuasaan kepala daerah merupakan bagian dari diskresi jabatan yang secara etika memiliki risiko konflik kepentingan,” tegasnya 22 April 2026, pada statement tegas DPRD Kaltim.
Ia juga menilai membawa nama Presiden dalam konteks pembelaan kebijakan daerah merupakan langkah yang tidak etis dan berpotensi menurunkan standar kepemimpinan publik.
Sebagai kader Partai Gerindra, Afif menyatakan sikap bahwa pernyataan tersebut telah melampaui batas dan perlu segera diluruskan.
Ia menyampaikan tiga tuntutan kepada Gubernur Kaltim, yakni menghentikan narasi yang dinilai memanipulasi sorotan publik, mencabut pernyataan yang telah disampaikan, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo melalui media.
Langkah tersebut penting untuk menjaga etika publik serta kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.
Pernyataan ini disampaikan, sebagai respons atas dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
