Insitekaltim, Samarinda – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) melanjutkan aksi menuju Kantor Gubernur Kaltim setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menyatakan kesediaan menandatangani tuntutan yang diajukan.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, bersama unsur pimpinan dan perwakilan fraksi lainnya.
Koordinator Lapangan Aksi Fathur menegaskan, terdapat tiga tuntutan utama yang harus dipenuhi dan dijalankan sepenuhnya oleh DPRD Kaltim.
“Semua tuntutan harus dipenuhi, dikabulkan, dan dijalankan. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, serta praktik KKN harus dihentikan,” tegasnya dalam orasi, Selasa 21 April 2026.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, fakta integritas yang ditandatangani menjadi bentuk komitmen moral dan politik wakil rakyat kepada masyarakat.
“Kalau komitmen ini dilanggar, kami akan turun kembali dengan massa yang lebih besar, tambahnya.
Dalam dokumen tersebut, DPRD Kaltim menyatakan siap bertanggung jawab secara politik dan moral kepada masyarakat, menjalankan seluruh tuntutan, serta menerima konsekuensi apabila tidak menepati komitmen yang telah disepakati.
Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
Penandatanganan dilakukan secara terbuka di hadapan massa aksi, yang sejak awal menolak opsi audiensi tertutup dan meminta seluruh proses dilakukan secara transparan di lokasi demonstrasi.
Menanggapi hal tersebut, Ekti Imanuel menyatakan pihaknya menerima dan menyetujui tuntutan yang disampaikan.
“Kami sepakat dan siap menindaklanjuti aspirasi ini. Pernyataan ini menjadi bentuk komitmen kami untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, termasuk audit kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain dirinya, Wakil Ketua II dan III DPRD Kaltim serta sejumlah ketua fraksi turut menyatakan kesediaan untuk menandatangani dokumen tersebut.
Namun, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud tidak terlihat di lokasi aksi. Berdasarkan informasi yang beredar, ia tengah berada di luar daerah mengikuti agenda nasional di Magelang.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim untuk melanjutkan penyampaian aspirasi.
Aliansi masyarakat berharap komitmen yang telah dituangkan dalam fakta integritas tidak berhenti sebagai simbol, tetapi segera diwujudkan dalam langkah nyata oleh DPRD Kaltim.
