Insitekaltim, Samarinda – Rencana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda dinilai memiliki potensi pendapatan yang besar, namun pelaksanaannya perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan beban bagi masyarakat.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Iswandi mengatakan, secara hitungan kasar, potensi pendapatan dari kebijakan tersebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah, jika seluruh kendaraan bermotor ikut dalam skema berlangganan.
“Secara hitungan ekonomi memang besar, bisa ratusan miliar. Tapi itu kalau semua kendaraan ikut, dan pelaksanaannya tidak sesederhana itu,” ujarnya, Rabu 15 April 2026.
Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam tahap uji coba terbatas, sehingga pihak DPRD masih menunggu paparan resmi dari pemerintah kota sebelum memberikan penilaian menyeluruh.
“Kita lihat dulu, ini masih uji coba. Nanti pemerintah pasti akan paparkan ke DPR, baru kita bisa menilai secara komprehensif,” jelasnya.
Terkait besaran tarif yang beredar yakni sekitar Rp400 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp1 juta untuk mobil, ia menilai hal tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kalau melihat kondisi sekarang sebagian masyarakat pasti merasa berat. Itu relatif, tapi harus jadi pertimbangan,” katanya.
Ia menegaskan kebijakan itu harus disertai peningkatan kualitas layanan parkir, mulai dari keamanan, kenyamanan, hingga kepastian tarif di lapangan.
“Kalau masyarakat diminta bayar segitu, harus ada nilai tambah yang jelas. Jangan hanya kewajiban, tapi tidak ada manfaat yang dirasakan,” tegasnya.
Menurutnya jika antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima seimbang, maka kebijakan tersebut berpotensi diterima masyarakat.
“Kalau seimbang, saya rasa masyarakat tidak masalah. Yang penting manfaatnya jelas,” pungkasnya.
