Insitekaltim, Samarinda – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalimantan Timur (Kaltim) Dasmiah merespons berbagai kritik terhadap pelaksanaan program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) atau Gratispol dalam forum Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM), Selasa, 31 Maret 2026 di Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Mulawarman (Unmul).
Dalam diskusi tersebut, isu keterbukaan informasi dan minimnya pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme program menjadi sorotan utama peserta. Menanggapi hal itu, Dasmiah menegaskan pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi.
“Pemprov sudah bekerja sama dengan banyak universitas, bahkan kami juga turun langsung melakukan sosialisasi ke kampus-kampus,” katanya.
Selain menyampaikan informasi secara langsung ke perguruan tinggi, sosialisasi juga dilakukan melalui pihak internal kampus, termasuk program studi hingga ketua program studi (Kaprodi), agar informasi dapat diteruskan kepada mahasiswa.
Menurutnya, skema penyaluran beasiswa yang langsung dibayarkan ke pihak kampus juga menjadi bagian dari sistem yang dibangun agar proses lebih terkontrol dan tepat sasaran.
“Karena pembayarannya langsung ke kampus, maka kami juga berharap pihak universitas ikut berperan aktif dalam menyampaikan informasi ke mahasiswa,” jelasnya.
Meski demikian, Dasmiah mengakui bahwa masih terdapat kendala di lapangan, terutama terkait miskomunikasi yang menyebabkan sebagian mahasiswa belum memahami mekanisme program secara utuh.
“Kami tidak hanya mengandalkan kampus, tapi juga tetap melakukan sosialisasi secara langsung ke beberapa universitas,” tambahnya.
lanjutnya, forum juga diwarnai kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda terkait aspek regulasi dan teknis pelaksanaan program, mulai dari keterbukaan informasi hingga kriteria penerima beasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Dasmiah menegaskan pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan akan terus menyempurnakan sistem agar lebih transparan dan inklusif.
“Masukan ini penting untuk perbaikan ke depan, supaya program ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, program Gratispol merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, sehingga implementasinya harus terus diperbaiki agar berjalan optimal dan tepat sasaran.
