Insitekaltim, Samarinda – Polemik terkait penolakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Inche Abdoel (IA) Moeis akhirnya menemui titik terang.
Melalui mediasi yang melibatkan pihak rumah sakit, relawan serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, sejumlah kesepakatan penting berhasil dicapai sebagai langkah perbaikan pelayanan ke depan.
Direktur RSUD IA Moeis Osa Rafshodia menegaskan bahwa informasi terkait penolakan pasien, khususnya korban kecelakaan lalu lintas (KLL) tidak benar. Ia memastikan rumah sakit tetap menjalankan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Kami pastikan tidak ada penolakan layanan. Hal ini sudah diklarifikasi bersama dan sudah clear,” ujarnya.saat diwawancara, Rabu 25 Maret 2026.
Meski demikian, ia mengakui adanya kekurangan dalam aspek pelayanan khususnya terkait sikap petugas yang dinilai kurang humanis saat menangani pasien. Oleh karena itu, pihak manajemen langsung melakukan evaluasi internal sebagai bentuk tanggung jawab.
Sebagai tindak lanjut, RSUD IA Moeis telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada 19 petugas yang bertugas saat kejadian.
Sanksi tersebut berupa penundaan pemberian jasa pelayanan medis selama tiga bulan, serta penundaan kenaikan pangkat.
Langkah ini, menurut Osa merupakan bentuk komitmen rumah sakit untuk memperbaiki kualitas pelayanan serta memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kami berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, termasuk penegakan disiplin yang lebih kuat,” tegasnya.
Selain pembenahan internal pihak rumah sakit juga akan memperkuat koordinasi dengan relawan khususnya Info Taruna Samarinda (ITS).
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi yang lebih intensif antara tim Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan relawan.
Melalui komunikasi tersebut, diharapkan kedua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama terkait standar operasional prosedur (SOP), sehingga penanganan pasien di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kita akan mempertemukan tim IGD dengan relawan agar saling memahami SOP dan membangun komunikasi yang baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Samarinda Ismed Kusasih menyampaikan, mediasi yang dilakukan telah menghasilkan kesepakatan yang positif dan mengarah pada perbaikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
“Alhamdulillah hari ini sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Semua poin yang disepakati mengarah pada perbaikan,” ujarnya.
Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah komitmen dari pihak rumah sakit untuk tidak melakukan penolakan terhadap pasien darurat, khususnya korban kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, pihak rumah sakit juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pembenahan internal, termasuk peningkatan kualitas pelayanan di semua lini, baik di IGD rawat jalan maupun rawat inap.
Ismed juga menilai langkah pemberian sanksi kepada petugas merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin yang perlu diapresiasi.
Menurutnya, respons cepat yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit menunjukkan adanya komitmen untuk segera memperbaiki pelayanan.
“Responnya cepat, bahkan tidak sampai 24 jam sudah dilakukan langkah-langkah evaluasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, rumah sakit, dan relawan dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sebab, relawan memiliki peran strategis dalam membantu penanganan pasien, terutama dalam kondisi darurat di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman saat pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi situasi krisis kesehatan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Harus ada kolaborasi antara semua pihak agar pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Ke depan, relawan dan pihak rumah sakit juga akan menggelar pertemuan rutin untuk menyamakan persepsi terkait SOP penanganan pasien. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahpahaman serta meningkatkan sinergi di lapangan.
Dengan adanya kesepakatan itu, diharapkan pelayanan kesehatan di Samarinda dapat semakin baik lebih humanis dan mampu memberikan rasa aman serta kepercayaan bagi masyarakat.
“Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama.agar kualitas pelayanan kesehatan terus meningkat dan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang,” tutupnya.