Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) agar menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak mencari-cari perkara.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri buka puasa bersama Badan Pengurus Daerah (BPD) KKSS Samarinda sekaligus pelantikan LBH KKSS Kaltim dan LBH KKSS Kota Samarinda di Hall GOR Segiri, Senin, 16 Maret 2026.
Menurutnya, keberadaan LBH KKSS harus dimanfaatkan untuk membantu masyarakat menemukan kebenaran, bukan justru memperkeruh persoalan yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan.
“Perkokoh silaturahmi sebagai warga KKSS. Syukur-syukur kalau silaturahmi ini bisa kita ubah menjadi silaturahmi yang berkualitas. Tadi LBH juga sudah dikukuhkan, alhamdulillah. Asal jangan jadi ‘LBH bele-lele’, suka cari perkara yang sebenarnya tidak perlu dicari,” ujar Andi Harun.
Ia menegaskan para praktisi hukum di LBH KKSS harus bekerja secara profesional dan menjunjung nilai keadilan. Sebagai senior di dunia hukum, ia mengaku merasa berkewajiban mengingatkan para pengurus LBH agar tidak menyalahgunakan profesi mereka.
“Kalian berhak untuk saya ceramahi. Saya seniormu, saya pengacara seniormu. Perbaiki kerjanya, bantu orang Sulawesi Selatan dalam menemukan kebenaran. Bukan mencari-cari yang salah atau mengolah yang salah supaya jadi sesuatu,” tegasnya.
Selain itu, Andi Harun juga menyinggung rencana Musyawarah Daerah (Musda) KKSS yang akan digelar dalam waktu dekat. Kata dia, kepemimpinan dalam organisasi harus berlandaskan nilai dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur.
Menurutnya, pemimpin dalam organisasi besar seperti KKSS harus memiliki kedewasaan dan kemampuan memimpin berbagai kelompok masyarakat.
“Kayu muda itu gampang bengkok. Karena itu yang dijadikan pimpinan atau ketua adalah kayu yang kering, yang sudah matang. Berat jadi Ketua KKSS, karena dia harus memimpin banyak paguyuban dan menjadi orang tua bagi orang-orang sepuh,” katanya.
Andi Harun juga mengingatkan agar siapa pun yang ingin maju sebagai Ketua KKSS tidak meminta restu kepada penguasa, karena hal tersebut dinilainya tidak sesuai dengan nilai organisasi.
“Mau jadi Ketua KKSS minta restu sama penguasa, itu tidak boleh. Jangan ada yang membawa kehinaan bagi martabat orang Sulawesi Selatan. Kita harus jaga marwah,” pungkasnya.