Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis menanggapi pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyatakan tidak akan kembali mengusung Rudy Mas’ud pada pemilu mendatang.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hak masing-masing partai politik.
“Ya itu haknya Pak Udin selaku Ketua PKB. Itu haknya, silakan saja,” ujarnya usai kegiatan di Gedung DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda Rabu, 4 Maret 2026.
Ia menjelaskan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan dan merekomendasikan calon kepala daerah.
“Dalam memilih dan merekomendasikan calon kepala daerah, kami betul-betul melihat track record. Banyak indikator dan barometer yang dijadikan penilaian. Ada survei, background, history kerja, serta fit and proper test. Dan tentu diutamakan kader sendiri yang sesuai dengan garis ideologi partai,” jelasnya.
Ananda juga mengungkapkan PDIP telah menyiapkan sejumlah nama kader yang akan dipertimbangkan.
“Nama banyak dan kita persiapkan. Nanti mendekati waktunya dilakukan penilaian siapa yang cocok. Banyak kader PDIP yang sudah pernah di eksekutif tingkat dua, jadi semuanya mungkin,” katanya.
Terkait satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud, ia menilai sejumlah program sudah berjalan baik, namun masih membutuhkan perbaikan dan evaluasi.
“Program-programnya bagus, tapi banyak yang harus diperbaiki. Kalau mau memberikan penilaian kita harus melihat angka-angka, seperti tingkat kemiskinan, perekonomian, dan stunting. Kan baru satu tahun, perlu monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti program Gratispol yang dinilai perlu peningkatan sosialisasi agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Terkait Gratispol sosialisasinya harus ditingkatkan. Ada yang katanya sudah diterima ternyata ditolak lagi. Mungkin karena sosialisasinya belum sampai ke semuanya,” pungkasnya.
