Insitekaltim, Samarinda – Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Darmadi menyampaikan, pembangunan rumah pompa beserta instalasi pompa dan jaringan kelistrikan menjadi fokus utama penanganan banjir di kawasan Sempaja pada 2026.
Hal ini disampaikan Darmadi seusai tinjauan bersama. Ia menjelaskan, kolam retensi yang telah dibangun saat ini belum dapat berfungsi secara optimal karena masih terdapat saluran drainase yang belum tersambung sepenuhnya, khususnya aliran dari Jalan Padat Karya menuju sistem utama pengendalian banjir.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan air yang seharusnya masuk ke kolam retensi masih meluap ke sejumlah titik, termasuk kawasan Simpang 4 dan sekitarnya.
“Apabila seluruh saluran telah terkoneksi, aliran air akan terbagi. Tidak lagi melimpas ke Simpang 4, tetapi langsung masuk ke sistem menuju Gang Ahim dan PM Nur,” ungkapnya, Rabu, 4 Maret 2026.
Ia memaparkan, total panjang saluran di kawasan tersebut mencapai kurang lebih dua kilometer. Namun demikian, masih terdapat sekitar 366 meter saluran yang belum tersambung. Untuk menyelesaikan penyambungan itu, diperlukan anggaran sekitar Rp13 miliar yang telah diusulkan dalam perencanaan tahun 2026.
Darmadi menambahkan, meskipun sebagian saluran lama masih berupa tanah dan mengalami sedimentasi, langkah awal yang dilakukan adalah memastikan air tetap dapat mengalir melalui pembersihan serta penyambungan titik-titik yang terputus.
Adapun wilayah yang ditargetkan mengalami pengurangan dampak banjir meliputi Perumahan Bengkuring dan kawasan utara di sekitarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa total rencana pembangunan kolam retensi di kawasan tersebut mencapai 27 hektare. Hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 16 hektare, sedangkan sisanya masih dalam tahap pembebasan lahan.
Ke depannya, tanggul kolam retensi akan diperkuat menggunakan konstruksi turap guna meningkatkan daya tahan terhadap tekanan air serta memungkinkan penambahan kapasitas tampung melalui pendalaman kolam.
Sementara itu, untuk wilayah di Pampang, progres pembangunan kolam retensi telah mencapai 3,94 hektare. Pada tahun ini, Pemerintah Kota Samarinda kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk penambahan lahan seluas 1,5 hektare. Kendala utama yang dihadapi masih berkaitan dengan proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya rampung.
Darmadi menegaskan, seluruh pekerjaan pengendalian banjir tersebut mengacu pada masterplan drainase Kota Samarinda yang disusun pada 2024 dan akan ditinjau ulang setiap lima tahun. Meski demikian, perubahan tata guna lahan yang berlangsung cepat menjadi tantangan dalam upaya pengendalian banjir secara berkelanjutan.
“Penanganan banjir dilakukan secara bertahap. Kami meningkatkan kapasitas dan konektivitas sistem sedikit demi sedikit,” pungkasnya.