Insitekaltim, Samarinda — Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud merespon terkait pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar di tengah isu efisiensi anggaran.
Ia mengatakan kebijakan itu telah dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan efisiensi anggaran dalam jangka panjang.
Sebab setiap rencana pengadaan sarana dan prasarana dibahas secara berjenjang, mulai dari komisi terkait hingga Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Semua dibahas dan ditelaah dengan ketat. Harus mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB). Setelah itu diawasi, masuk e-katalog supaya harganya tidak di-up, dan nanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pendampingan,” ujrnya Senin, 23 Februari 2026.
Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas bukan semata-mata soal kenyamanan pejabat, melainkan didasarkan pada pertimbangan efisiensi.
Ia menyebut, sebagian besar kendaraan dinas yang ada saat ini telah berusia di atas lima tahun, bahkan mencapai tujuh hingga sepuluh tahun, sehingga biaya perawatannya dinilai tidak lagi sebanding dengan manfaat penggunaan.
“Mobil-mobil lama sudah dilelang melalui badan lelang resmi dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kalau usia kendaraan sudah di atas tujuh tahun, biaya perawatan justru lebih besar. Itu tidak efisien,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan sejumlah perjalanan dinas ke daerah seperti Kutai Barat dan wilayah hulu yang kerap terkendala kondisi kendaraan yang mogok akibat usia pakai.
Dalam beberapa kesempatan, kata dia, anggota dewan bahkan terpaksa menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa mobil karena keterbatasan armada yang layak.
Terkait spesifikasi kendaraan, Hasanuddin menegaskan seluruhnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan batasan kapasitas mesin bagi pimpinan daerah dan DPRD.
“Ada aturan dalam Permendagri. Ketua DPRD maksimal 2.700 cc, wakil dan sekretariat 2.500 cc, sedangkan untuk gubernur bisa sampai 3.000 cc. Jadi tidak serta-merta,” tegasnya.
Ia memastikan proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.