Insitekaltim, Samarinda – Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalimantan Timur memastikan bahwa program bantuan pendidikan Gratispol sudah memasuki tahap final dalam hal data dan kesiapan teknis. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Kesra Dasmiah usai mengikuti rapat bersama DPRD Kaltim di Gedung E, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu, 9 Juli 2025.
Menurut Dasmiah, hingga saat ini sudah terdapat sekitar 33 ribu mahasiswa yang terdata sebagai penerima manfaat Gratispol. Jumlah tersebut sudah terverifikasi secara valid karena telah melalui proses penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan perguruan tinggi.
“Kurang lebih 33 ribu penerima sudah terdata karena sudah melakukan PKS. Kalau masih MoU, itu kan baru antara universitas dengan pemprov. Tapi kalau sudah PKS, berarti datanya sudah pasti—berapa yang dibiayai, berapa kebutuhannya,” terang Dasmiah.
Ia menjelaskan bahwa dengan data yang sudah valid dan sistem kerja sama yang sudah berjalan, maka ketika anggaran perubahan disahkan, realisasi dana bisa segera dilakukan tanpa hambatan berarti.
“Alhamdulillah nanti begitu anggaran perubahan sudah disahkan, kita bisa realisasikan langsung, kita bayarkan. Jadi program ini sudah masuk tahap siap semua, peraturan, juknis, semua sudah lengkap,” katanya.
Dasmiah menekankan bahwa meski Gratispol menjadi salah satu program unggulan Pemprov Kaltim, pemerintah tetap harus memperhatikan keseimbangan dalam penganggaran. Sebab, pembangunan daerah tidak hanya mencakup pendidikan, tetapi juga infrastruktur, kesehatan, dan sektor sosial lainnya.
“Kita harus ingat bahwa yang dibangun bukan cuma pendidikan. Ada infrastruktur, kesehatan, sosial. Ini semua harus jadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah provinsi,” ujar Dasmiah.
Ia juga menyebut bahwa saat ini kondisi keuangan daerah cukup baik dan mendukung realisasi program-program prioritas. Namun, sebagai program terobosan, Gratispol tetap harus diuji dan dievaluasi untuk melihat batas kemampuan pendanaan pemerintah.
“Tadi kita sampaikan, ini terobosan. Namanya juga terobosan, pasti diuji coba, dikaji. Dan ternyata kita punya batas atas. Batas atas ini berdasarkan hasil verifikasi dan validasi,” ungkapnya.
Dari hasil kajian tersebut, rata-rata bantuan sebesar Rp5 juta per mahasiswa sudah cukup meng-cover kebutuhan pendidikan mayoritas penerima. Meski begitu, untuk jurusan tertentu seperti kedokteran yang biaya per semesternya bisa mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta, pemerintah tetap memberikan dukungan maksimal.
“Kalau ada yang sampai Rp20 juta, itu berarti anak orang mampu. Tapi kita tetap cover semua. Tidak dibedakan. Ini bentuk komitmen pemerintah,” tutup Dasmiah.
Dengan seluruh komponen program telah siap, mulai dari peraturan, petunjuk teknis, hingga data penerima yang telah diverifikasi, Pemprov Kaltim menargetkan realisasi anggaran perubahan untuk Gratispol akan langsung menyentuh sasaran tanpa kendala berarti. Program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur.
