Insitekaltim, Samarinda – Program Gratispol yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) rupanya masih menimbulkan banyak kebingungan di tengah masyarakat. Hal ini terungkap dalam kegiatan reses Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, yang berlangsung di Jalan Rawasari 4, Kelurahan Air Putih, Samarinda, Kamis 3 Juli 2025.
Sapto mendapati banyak warga, khususnya orang tua siswa, belum memahami secara utuh mekanisme program bantuan pendidikan tersebut. Salah satu warga RT 47, Rahmat, mengaku bingung apakah pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tetap dilakukan terlebih dahulu atau sudah ditanggung penuh sejak awal.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi. Kami khawatir jadi salah langkah. Harapannya ada sosialisasi yang masif agar tidak banyak asumsi beredar,” ungkap Rahmat di hadapan Sapto.
Rahmat juga mempertanyakan kejelasan soal seragam sekolah, apakah termasuk seragam olahraga dan perlengkapan lain, mengingat belum adanya petunjuk resmi yang jelas di lapangan.
“Jadi saya mau beli juga bingung, apakah nanti diganti atau tidak, termasuk seragam olahraga bagaimana? Sampai sekarang belum jelas,” ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Sapto mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi menyeluruh tentang Gratispol. Ia mengatakan kondisi serupa juga ia temukan saat reses di Kelurahan Sungai Dama sebelumnya.
“Memang masih banyak yang bingung, bukan hanya di Air Putih, tetapi juga di Sungai Dama. Banyak orang tua dan mahasiswa belum paham detail mekanismenya,” kata Sapto.
Sapto menjelaskan bahwa program Gratispol untuk mahasiswa difokuskan pada mahasiswa baru, sementara seragam sekolah untuk siswa SMA/SMK sudah dianggarkan oleh pemerintah. Ia menegaskan agar pihak sekolah tidak menarik biaya seragam lagi dari orang tua murid.
“Anggarannya sudah ada. Sekolah tidak boleh lagi menarik biaya seragam dari wali murid,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Sapto berkomitmen akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, khususnya Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), agar segera memperbaiki pola sosialisasi Program Gratispol.
“Saya akan sampaikan ke pemprov. Perlu ada pola penyampaian informasi yang lebih masif dan menyeluruh agar masyarakat tidak salah paham,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran media untuk menyampaikan informasi yang benar dan utuh. Menurutnya, berita yang tidak disampaikan secara lengkap bisa memperkeruh suasana dan memunculkan persepsi keliru di masyarakat.
“Kalau informasi dipotong-potong, bisa bikin bingung. Media harus sampaikan apa adanya, jangan dibumbui berlebihan,” ujarnya.
Sapto menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar tujuan Program Gratispol benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga meminta warga untuk terus aktif menyampaikan aspirasi agar pemerintah bisa mengambil langkah cepat dan tepat.
“Semua keluhan sudah saya catat, dan saya akan kawal sampai tuntas,” tutup Sapto.
