Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas belanja daerah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Gedung Rapat DPRD Kaltim, Selasa, 17 Juni 2025.
Fraksi PKS mencatat bahwa realisasi belanja daerah mencapai angka signifikan, yakni Rp19,61 triliun atau 92,31 persen dari total anggaran. Angka tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar 92,89 persen, belanja modal 92,13 persen, dan belanja transfer 91,13 persen. Meski demikian, Fraksi PKS menilai bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran.
“Fraksi PKS mengingatkan bahwa serapan anggaran tinggi belum tentu mencerminkan efektivitas belanja, jika tidak berbanding lurus dengan kualitas output dan outcome-nya,” tegas Subandi, juru bicara Fraksi PKS.
Atas dasar itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Provinsi meningkatkan nilai manfaat dari setiap belanja daerah, agar setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga diminta lebih cermat dalam menentukan program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
“Pemerintah harus memastikan pelaksanaan program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat perencanaan dan pengawasan untuk menghindari belanja yang hanya bersifat simbolik atau seremonial,” ujar Subandi.
Di sisi lain, Fraksi PKS turut menyoroti masih banyaknya keluhan publik atas buruknya kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar, terutama di daerah pinggiran dan perbatasan. Akses jalan yang rusak parah di wilayah tersebut tidak hanya menyebabkan keterisolasian, tetapi juga menghambat distribusi barang dan mobilitas penduduk.
Tak hanya infrastruktur, persoalan pendidikan juga menjadi sorotan. Fraksi PKS mencatat adanya kekurangan ruang belajar dan minimnya tenaga pendidik di sejumlah sekolah, khususnya di wilayah terpencil. Situasi ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut.
Sektor kesehatan pun tidak luput dari perhatian. Keterbatasan tenaga medis dan kurangnya alat kesehatan di berbagai rumah sakit masih menjadi tantangan serius. Fraksi PKS menilai kondisi ini berdampak langsung pada tidak optimalnya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Provinsi menyusun prioritas pembangunan infrastruktur yang betul-betul berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan pun dinilai perlu ditingkatkan, tak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam bentuk program yang terukur, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Kami juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di kota-kota besar saja melainkan menjangkau daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal dari sisi akses maupun layanan dasar publik,” ucap Subandi.
Dalam penutup pandangan fraksinya, PKS juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah dinilai perlu memperkuat fungsi inspektorat dan pengawasan internal, serta memanfaatkan teknologi informasi guna menghadirkan sistem transparansi anggaran yang real time dan mudah diakses publik maupun DPRD.