Insitekaltim, Balikpapan – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Daerah Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Wagub Seno Aji menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komitmen lintas sektor.
“Pemerintah Provinsi Kaltim memandang digitalisasi bukan hanya sebagai tren, tetapi sebagai kebutuhan strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan modern,” ujarnya pada Kamis, 12 Juni 2025 di Hotel Blue Sky Balikpapan saat menghadiri acara yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur itu.
Kegiatan ini dihadiri oleh 203 peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi progres digitalisasi transaksi keuangan daerah serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam optimalisasi pendapatan melalui transformasi digital.
Seno juga menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian dari Satuan Tugas P2DD Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Provinsi Kalimantan Timur berhasil menempati peringkat kedua terbaik di regional Kalimantan dalam pelaksanaan ETPD.
“Ini adalah prestasi kolektif yang lahir dari kerja keras semua pihak. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Justru ini saatnya untuk meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa elektronifikasi tidak hanya sebatas penggunaan aplikasi atau sistem digital, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir (mindset), budaya kerja, serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, Seno mendorong seluruh OPD menyusun dan menjalankan roadmap TP2DD yang konkret, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya mendukung penerapan SP2D Online dan penguatan inovasi layanan seperti Seven Days Service (SDS), yang menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
“Digitalisasi bukan sekadar alat, tapi cara baru dalam berpikir dan bekerja. Kita harus meninggalkan cara lama dan bergerak menuju sistem yang lebih efisien dan akuntabel,” tambahnya.
Kepala Bapenda Kaltim, Hj. Ismiati, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan langkah dan menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam mendorong akselerasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
“Kita evaluasi capaian selama ini, lalu perkuat kolaborasi agar transformasi digital tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem kerja di daerah,” jelasnya.
Sebagai penutup acara, dilakukan penandatanganan berita acara dokumentasi resmi oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Agus Taufik, Direktur Kepatuhan dan Human Capital PT BPD Kaltim Kaltara Abdul Haris Sahilin dan Plt Asisten Administrasi Umum Hj Ismiati.
Ini menjadi simbol komitmen bersama untuk terus melaju dalam pembangunan sistem keuangan daerah yang lebih digital, transparan, dan terintegrasi.