Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur terkait SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) pada Selasa, 10 Juni 2025 di Gedung E DPRD Provinsi Kaltim.
Pada kesempatan itu, dirinya meminta Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim untuk menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut penerimaan siswa baru di tahun 2025 ini.
“Saat SPMB dimulai kesiapannya seperti apa, kendalanya seperti apa, ruang belajarnya, kapasitas lulusan SMP yang akan masuk SMA dan SMK serta kapasitas kita berapa persen,” tanya Ananda Emira Moeis.
Selanjutnya, dia juga meminta Disdik untuk melakukan sosialisasi terkait berbagai program yang bisa diakses oleh masyarakat guna memberikan pelayanan yang maksimal.
“Kalau misalnya ada program-program yang membantu pelayanan publik dalam ruang pendidikan, apakah programnya sudah disosialisasikan dengan baik,” tanya Ananda Emira Moeis memastikan.
Ananda Emira Moeis memaparkan, tidak jarang orang tua murid kurang mendapatkan informasi terkait program-program apa saja yang bisa diakses dan diberikan kepada anak-anak di Kaltim.
“Apalagi sudah ada bantuan untuk swasta yang dituangkan di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Damayanti memaparkan, di tahun pertama periode jabatannya di tingkat provinsi, dirinya terus berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat di Dapil Balikpapan terkait kondisi nyata di lapangan.
Damayanti menyebutkan kurangnya jumlah sekolah di Balikpapan, menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Perencanaan jangka panjang, kerja sama di masing-masing kepala cabang tidak hanya Balikpapan. Samarinda juga saat ini masih mengalami permasalahan terkait penerimaan siswa di setiap tahunnya,” imbuhnya.
Damayanti menilai, masyarakat di Kota Tepian Samarinda memiliki persepsi yang masih identik dengan sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Kesenjangan fasilitas menurut persepsi masyarakat mendorong para wali murid untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah favorit.
“Ini tugas kita, bagaimana membuka pandangan masyarakat bahwasanya kualitas di tiap sekolah itu sama dan persepsi masyarakat terkait sekolah unggulan itu tidak ada sehingga nantinya meminimalisir persoalan di SPMB,” jelas Damayanti.
Selanjutnya, Damayanti mengaku bersyukur karena adanya program unggulan Pemprov Kaltim yaitu Gratispol.
“Kita cukup bersyukur terkait keberadaan Gratispol,” kata Damayanti.
Dia berharap anak-anak yang tidak memiliki peluang bersekolah di sekolah negeri karena keterbatasan kuota, tetap bersekolah di sekolah swasta, karena Gratispol juga akan menyasar sekolah swasta.
Terakhir, Damayanti mengharapkan SPMB dapat berjalan dengan lancar karena pendidikan menjadi poin penting di Kaltim. Bukan hanya sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia Kaltim juga harus mampu bersaing.
