Insitekaltim, Samarinda – Menjelan 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030, Rudy Mas’ud (Harum) dan H Seno Aji, Pemerintah Provinsi Kaltim mulai menyiapkan langkah strategis untuk memastikan seluruh agenda pemerintahan dapat berjalan efektif.
Momentum ini dimanfaatkan oleh Gubernur Harum untuk melakukan briefing langsung dengan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, usai melantik 14 pejabat fungsional pada Senin, 26 Mei 2025 di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam arahannya, Harum menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran dan pelaksanaan program kerja secara nyata, terutama menjelang 100 hari pemerintahan yang akan jatuh pada 30 Mei 2025.
“Kami terus melakukan evaluasi menyeluruh. Banyak hal yang harus dibenahi agar visi dan misi pembangunan Kaltim bisa diwujudkan secara terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Setiap kepala perangkat daerah harus mampu mengakselerasi pelaksanaan program kerja, terutama menyangkut serapan anggaran fisik dan keuangan. Menurutnya, kinerja birokrasi daerah akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan kecepatan dalam mengeksekusi perencanaan yang telah disusun.
“Setelah tiga bulan melakukan perencanaan, kini waktunya untuk mengeksekusi. Anggaran harus diserap dengan tepat, profesional, dan sesuai jadwal. Silpa harus kita tekan seminimal mungkin,” tegasnya.
Gubernur Harum juga menyoroti pentingnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup enam bidang layanan dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial.
Ia meminta alokasi anggaran pada enam sektor tersebut dilakukan secara proporsional agar pelayanan dasar kepada masyarakat bisa terpenuhi dengan optimal.
“Pendidikan itu nomor satu. Setelah itu kesehatan, infrastruktur, perumahan, dan pelayanan sosial lainnya harus menjadi perhatian serius. Alokasikan anggaran secara tepat,” pintanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mendorong agar perangkat daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa sektor yang disebut berpotensi besar untuk mendongkrak PAD antara lain perhubungan dan pertambangan, termasuk retribusi alat berat.
“Kita punya banyak potensi PAD yang belum digarap maksimal. Perhubungan, pertambangan, banyak ruang di sana yang bisa kita eksplorasi,” ujarnya.
Akselerasi pelaksanaan program dan belanja anggaran menjadi salah satu upaya strategis Pemprov Kaltim untuk menjaga ritme pembangunan sekaligus mempercepat dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Bekerjalah dengan profesional dan penuh integritas. Saya tidak ingin anggaran hanya berhenti di angka, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang nyata,” tutur Harum.
Dalam briefing tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, staf ahli, serta kepala dinas, badan, dan biro lingkup Pemprov Kaltim. Kehadiran para pimpinan daerah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun sinergi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.
Gubernur Harum juga mengingatkan bahwa evaluasi akan terus dilakukan secara berkala terhadap seluruh kinerja perangkat daerah. Bagi Harum, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah program yang direncanakan, tetapi sejauh mana program itu mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Dengan semangat menuju 100 hari kerja, Pemerintah Provinsi Kaltim kini berpacu dengan waktu untuk membuktikan efektivitas reformasi birokrasi dan optimalisasi anggaran dalam mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
